Namun, tantangan hukum tetap nyata karena otoritas CFTC dinilai memiliki celah besar dalam mengawasi pasar komoditas kripto spot secara langsung. Contohnya adalah perdagangan Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) yang saat ini masih membutuhkan landasan hukum permanen agar aturan dapat mengikat.
Selain perselisihan antarpartai, kubu Republik juga menghadapi kendala internal terkait kekhawatiran sektor perbankan. Para bankir mencemaskan program imbal hasil stablecoin dapat mengancam basis simpanan berbunga yang menjadi sumber pendapatan utama mereka.
Jaret Seiberg, analis kebijakan di TD Cowen, memperkirakan peluang kegagalan dalam pemungutan suara pembuka mencapai 60 persen. Ia menduga banyak anggota parlemen akan menolak RUU ini karena isu imbal hasil stablecoin atau masalah penegakan hukum.
Dukungan dari industri kripto sendiri tetap mengalir, dengan kelompok lobi mendesak para senator untuk memberikan suara setuju. Mereka beranggapan bahwa suara setuju sangat krusial untuk menjaga proses pembahasan tetap hidup di lantai Senat.
Jika pemungutan suara pada Selasa ini benar-benar gagal, riwayat Digital Asset Market Clarity Act pada sesi kongres ini kemungkinan besar akan berakhir. Selain itu, dinamika politik menjelang pemilihan umum November mendatang diperkirakan akan mengubah peta kekuatan di parlemen.