Klaim Penghematan USD 110 Miliar oleh Doge Diragukan Pengawas Pemerintah AS

Klaim penghematan anggaran pemerintah Amerika Serikat senilai 110 miliar dolar AS (sekitar Rp1.782 triliun) yang dilaporkan oleh Doge, sebuah badan yang didirikan untuk menekan belanja pemerintah, dinyatakan tidak akurat.

Temuan ini diungkapkan dalam laporan terbaru oleh Government Accountability Office (GAO), lembaga pengawas pemerintah federal AS, yang menyoroti kurangnya transparansi dan bukti pendukung atas sejumlah klaim tersebut.

Laporan GAO yang dirilis Kamis lalu menganalisis secara menyeluruh klaim Doge, atau Department of Government Efficiency, mengenai "Wall of Receipts" mereka.

Situs web ini disebut-sebut telah mencatat penghematan signifikan dari berbagai kontrak, hibah, dan sewa properti pemerintah.

"Beberapa isu membatasi transparansi dan keandalan penghematan yang dilaporkan ini," demikian bunyi laporan GAO.

Seorang pejabat Gedung Putih, ketika dimintai komentar, menyatakan bahwa pemerintah telah memberi tahu GAO bahwa semua karyawan harus menyelesaikan pelatihan etika dan mematuhi persyaratan pengungkapan keuangan.

Doge sendiri, yang diluncurkan pada awal masa jabatan kedua Presiden Trump, bukanlah departemen pemerintah yang resmi dan telah ditutup bulan lalu.

Elon Musk, miliarder pendiri Tesla dan SpaceX, yang sebelumnya memimpin Doge namun mundur pada Mei 2025, awalnya menjanjikan penghematan hingga 2 triliun dolar AS (sekitar Rp32.400 triliun) per tahun.

Penghematan ini direncanakan melalui pemangkasan jabatan federal, penutupan program pemerintah, dan berbagai langkah efisiensi lainnya.

Namun, bahkan berdasarkan estimasi Doge sendiri, badan tersebut gagal mencapai target tersebut.

Situs web Doge hanya mengklaim telah menghemat sekitar 214 miliar dolar AS (sekitar Rp3.466,8 triliun), jauh di bawah target awal Musk.

Laporan GAO secara spesifik menyebutkan bahwa Doge tidak transparan dalam metode perhitungan penghematan.

Disebutkan bahwa Doge "tidak memberikan informasi yang cukup untuk memverifikasi metode yang digunakan untuk menghitung 96% dari penghematan yang dilaporkan oleh Doge."

Salah satu temuan spesifik adalah bahwa 108 dari 264 kontrak sewa yang diidentifikasi Doge untuk diakhiri, sudah dalam proses penghentian bahkan sebelum badan tersebut didirikan.

Klaim penghematan dari kontrak sewa ini mencapai sekitar 15,3 juta dolar AS (sekitar Rp247,86 miliar) dari total 53,5 juta dolar AS (sekitar Rp866,7 miliar) yang diklaim Doge.

"Wall of Receipts tidak menyertakan penjelasan tentang bagaimana penghematan dari penghentian kontrak sewa dihitung," ujar GAO.

Klaim lain yang diragukan adalah penghematan senilai 1,7 miliar dolar AS (sekitar Rp27,54 triliun) dari pengakhiran kontrak departemen pertahanan untuk layanan teknologi informasi.

Namun, kontrak tersebut ternyata tidak pernah dihentikan, sehingga tidak ada penghematan yang terealisasi, menurut laporan pengawas kongres ini.

GAO menilai bahwa "meskipun Wall of Receipts menyertakan beberapa informasi tentang data dan sumber yang mendasari penghematan yang dilaporkan, ia tidak cukup mengungkapkan keterbatasan yang memengaruhi kualitas data."

Audit GAO ini dilakukan atas permintaan Senator Demokrat Gary Peters dan Richard Blumenthal.

Audit mencakup data penghematan yang dilaporkan dari 20 Januari 2025 hingga 7 Juli 2026.

"Semua orang mendukung pemberantasan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dalam pemerintahan federal, tetapi Doge adalah upaya serampangan dan menipu yang menyesatkan rakyat Amerika," kata Senator Peters dalam sebuah pernyataan Kamis lalu.

Ia menambahkan bahwa Doge telah "melakukan kerusakan nyata pada kemampuan pemerintah untuk melayani mereka."

Di bawah kepemimpinan Musk, Doge mendorong pengurangan besar-besaran tenaga kerja federal, serta penutupan program dan bahkan beberapa badan seperti US Agency for International Development (USAID).

Beberapa langkah Doge menghadapi perlawanan hukum atau kemudian dibatalkan; contohnya, ketika pejabat flu burung di Departemen Pertanian AS dipecat akibat pemangkasan biaya, pemerintahan Trump berupaya merekrut mereka kembali beberapa hari kemudian.

Dalam unggahan media sosial bulan lalu yang mengumumkan penutupannya, Doge menyatakan: "Meskipun misi formal Doge telah berakhir, misi untuk menghilangkan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan akan terus berlanjut."

"Pengelolaan uang pembayar pajak yang baik dan pemerintahan yang akuntabel bukanlah inisiatif sementara," tambah pernyataan tersebut.