Serangan Houthi di Laut Merah Ancam Yaman Kembali ke Konflik Penuh

Pasca gencatan senjata pada tahun 2022, Arab Saudi terus mendukung pemerintah Yaman secara finansial dan militer. Riyadh juga tidak sepenuhnya mencabut blokade udara dan laut di wilayah yang dikuasai Houthi. Meskipun demikian, Houthi berhasil mengonsolidasikan posisi mereka sebagai penguasa de facto Yaman, dan menurut Al-Omeisy, kini Houthi berharap dapat memperoleh konsesi tambahan dari Arab Saudi.

“Houthi berada di bawah banyak tekanan lokal untuk memenuhi janji-janji mereka, misalnya, mereformasi pemerintahan, membayar gaji, dan meningkatkan taraf hidup,” ujar Al-Omeisy. Ia yakin bahwa Houthi menggunakan perang yang lebih luas di Timur Tengah untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka di bidang-bidang ini, dengan menyatakan, “kami sekarang sibuk dengan perang lain.”

Serangan Houthi juga terjadi pada waktu yang sangat diperhitungkan, tambah Al-Omeisy. “Mereka belajar pelajaran dari cara Iran berhasil mendominasi Selat Hormuz,” katanya, menambahkan bahwa blokade impor dan ekspor minyak membuat Arab Saudi berada dalam posisi yang sangat rentan.

“Ketidakstabilan di Yaman bukan lagi sekadar masalah di perbatasan selatan Arab Saudi,” kata Alice Gower, direktur geopolitik dan keamanan di firma konsultan Azure Strategy yang berbasis di London, kepada DW.

“Pada akhirnya, Arab Saudi menginginkan Laut Merah yang lebih aman, namun juga ingin mencapainya tanpa terjebak dalam perang lain di Yaman,” tambahnya.

Gower menyebutkan bahwa prioritas Arab Saudi adalah melindungi transformasi ekonomi di bawah Visi 2030, yang juga menjelaskan mengapa Riyadh semakin melihat Laut Merah sebagai satu teater yang terhubung, bukan krisis terpisah di Yaman, Sudan, dan Tanduk Afrika. Serangan Houthi, menurutnya, mengancam pelayaran, menaikkan biaya asuransi, menghalangi investor, dan mengganggu infrastruktur yang sangat vital bagi Visi 2030.

Sebagai respons, Arab Saudi telah memperbarui kebijakan pertahanannya, demikian pula yang ia catat dalam sebuah opini baru-baru ini. “Riyadh berfokus pada pembangunan arsitektur keamanan yang lebih luas untuk mengurangi beban pertahanan kepentingan maritimnya.”

Pada awal Juli, Arab Saudi mempelopori pembentukan Aliansi Pertahanan Maritim multinasional dengan lebih dari 14 negara, termasuk sekutu kuat Arab Saudi sekaligus musuh Iran, Amerika Serikat. “Koalisi maritim baru yang dipimpin Saudi adalah bagian dari pendekatan itu karena memungkinkan Riyadh untuk menyebarkan beban keamanan, memperkuat pencegahan regional, dan melawan ancaman di Selat Bab el-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden sebagai bagian dari masalah keamanan yang sama,” kata Gower, seraya menambahkan bahwa efektivitasnya masih harus dibuktikan.

Pada Agustus, Arab Saudi juga bergabung dengan pakta pertahanan bersama Pakistan dan Turki, yaitu Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah. Namun, para analis kembali menunjukkan bahwa pakta baru ini masih belum menunjukkan “relevansi operasional.”

Bagi Mohammed al-Basha, pendiri firma penasihat risiko Basha Report yang berbasis di AS, tidak ada satu pun koalisi dan aliansi ini yang benar-benar akan membantu Arab Saudi menghindari terseret kembali ke dalam perang di Yaman. Dalam wawancaranya dengan surat kabar Financial Times, ia menyatakan, “mereka harus memberi Houthi USD 5 miliar (sekitar Rp81 triliun) dan mengizinkan mereka terbang langsung ke Teheran, mengizinkan mereka melabuhkan kapal apa pun di pelabuhan mereka, dan berharap mereka tidak akan kembali dalam beberapa tahun dan meminta USD 10 miliar (sekitar Rp162 triliun) atau Anda menggunakan USD 5 miliar itu untuk mendukung koalisi anti-Houthi Yaman Anda untuk memaksa Houthi turun dari posisi tinggi mereka dan bernegosiasi.”

Bagi rakyat Yaman, tidak ada skenario ini yang menjanjikan harapan untuk perdamaian sejati. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Yaman masih menderita salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia setelah bertahun-tahun perang antara tahun 2014 dan 2022. Lebih dari separuh populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan.

“Saya mendesak semua pihak untuk segera menghentikan tindakan apa pun yang berisiko mengembalikan Yaman ke konflik skala penuh,” peringatan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk dalam pernyataan terbarunya.

“Sangat sulit membayangkan kondisi yang lebih buruk bagi masyarakat di Yaman saat ini,” kata Niku Jafarnia, peneliti Yaman di Human Rights Watch, kepada DW. “Namun, konflik yang kembali pecah antara Houthi dan koalisi pimpinan Saudi mengancam akan memperburuk kondisi lebih lanjut,” ia memperingatkan.

Mengingat krisis kemanusiaan Yaman yang sudah sangat parah, pertanyaan yang muncul adalah apakah eskalasi terbaru ini masih bisa diatasi melalui jalur diplomasi.

Bagi Tawakkol Karman, peraih Hadiah Nobel Perdamaian dan pembela hak asasi manusia Yaman, setiap upaya perdamaian yang serius harus dimulai dengan mengatasi akar penyebab krisis, yakni runtuhnya negara Yaman dan rusaknya institusi-institusinya.

Dalam pertemuan baru-baru ini dengan perwakilan negara anggota Dewan Keamanan PBB, Karman mengatakan bahwa menurut pandangannya, hasil Dialog Nasional – yang dicapai melalui konsensus di antara semua komponen Yaman termasuk Houthi, di bawah naungan PBB dan dengan dukungan Dewan Keamanan – tetap menjadi peta jalan paling realistis menuju perdamaian.