Institusi demokrasi Zambia berada di bawah sorotan tajam setelah sengketa hasil pemilihan presiden yang terus berlanjut. Penutupan pengadilan yang tidak terduga menambah kekhawatiran publik tentang akses ke keadilan pasca-pemilu.
Komisi Pemilihan Umum Zambia (Electoral Commission of Zambia) telah menyatakan Presiden petahana Hakainde Hichilema sebagai pemenang dalam pemilihan presiden 13 Agustus lalu.
Pesaing terdekatnya, Brian Mundubile, memperoleh 38% suara berdasarkan hasil resmi yang diterbitkan pekan lalu. Namun, Mundubile telah berulang kali menyatakan penolakannya terhadap hasil tersebut.
Baca Juga:
Partai National Reconciliation Party for Unity and Prosperity (NRPUP) yang dipimpinnya bertekad “tidak akan menyerah” menghadapi segala rintangan untuk menggugat hasil pemilihan itu.
Gugatan ini, bagaimanapun, datang di tengah situasi seluruh pengadilan di Zambia yang tetap ditutup sejak 24 Agustus hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pihak berwenang beralasan penutupan ini disebabkan oleh “masalah keamanan.”
Waktu penutupan pengadilan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai akses suara oposisi terhadap jaminan hukum pemilihan umum pada tahap krusial pasca-pemilu. Laporan acak mengenai dugaan ketidakberesan juga terus bermunculan.
Asosiasi Hukum Zambia (Law Association of Zambia/LAZ) telah menyerukan pembukaan kembali akses ke pengadilan secara mendesak. Mereka juga meminta agar diatur mekanisme alternatif untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan segera.
Presiden LAZ, Arnold Kaluba, menegaskan bahwa langkah-langkah keamanan tidak boleh mengikis akses terhadap keadilan atau independensi yudisial.
“Langkah-langkah tersebut harus sah, proporsional, dan dilaksanakan dengan cara yang menjaga akses keadilan serta menghormati independensi dan otonomi konstitusional yudikatif,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi Hak Asasi Manusia Zambia juga menyatakan keprihatinan mendalam. Ketuanya, Pamela Towela Sambo, memperingatkan bahwa gangguan terhadap operasional yudisial dapat memengaruhi hak-hak fundamental di negara itu, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan upaya hukum.
Ia mencontohkan bahwa penundaan hak atas pengadilan yang adil berisiko meningkatkan penahanan sewenang-wenang. Kondisi ini secara efektif memblokir akses masyarakat ke berbagai upaya hukum yang tersedia.
Namun, sengketa pemilu yang sedang berlangsung ini telah memasuki babak baru. Ketua Mahkamah Agung Zambia, Mumba Malila, pada 25 Agustus mengakui telah menerima dokumen yang disebut sebagai petisi pemilihan presiden melalui alamat surel pribadinya.
Malila menilai metode pengajuan tersebut “sangat tidak lazim,” meskipun keadaan saat ini memang tidak memungkinkan akses terhadap prosedur hukum formal. Ia menyatakan telah merujuk dokumen-dokumen itu ke Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah hal tersebut memenuhi syarat sebagai petisi yang diajukan secara resmi.
Perbedaan ini sangat penting. Penerimaan dokumen semacam itu tidak secara otomatis mengonfirmasi bahwa petisi pemilihan presiden telah diajukan secara resmi.
Perkembangan terbaru ini muncul di tengah penutupan pengadilan yang terus berlanjut. Kondisi ini menambah pertanyaan tentang bagaimana kasus-kasus terkait pemilu dapat diajukan dan diproses secara hukum.
Di sisi lain, pihak kepresidenan menolak anggapan bahwa penutupan pengadilan sengaja dilakukan untuk mencegah atau mengintervensi gugatan terhadap hasil pemilu. Mereka menegaskan bahwa langkah ini murni untuk alasan keamanan publik.
Kepala Spesialis Komunikasi Presiden Hichilema, Clayson Hamasaka, menjelaskan bahwa langkah-langkah keamanan ini bersifat “dipimpin intelijen dan preventif.” Ia menambahkan bahwa tindakan ini melibatkan beberapa institusi pemerintah di luar pengadilan, dan dimaksudkan untuk melindungi pejabat, institusi, serta masyarakat umum.
Hamasaka juga menegaskan bahwa warga dengan keluhan yang sah tetap bebas untuk mencari solusi melalui jalur hukum yang berlaku. Pernyataannya berupaya menenangkan kekhawatiran publik.
Namun, selama masa pemilu itu sendiri, sempat terjadi penundaan pemungutan suara di beberapa kotak suara di tengah laporan kekerasan. Pertanyaan tentang independensi media juga mencuat menjelang pemungutan suara yang kian memanaskan suasana politik.
Kekhawatiran tentang akses keadilan dan kepercayaan publik tetap tinggi, terutama di tengah latar belakang ini. Maurice Nyambe, Direktur Eksekutif Transparency International Zambia, menyatakan bahwa negara ini membutuhkan institusi yang lebih kuat untuk menyelesaikan sengketa politik.
“Pada tahap proses pemilu ini, Zambia tidak membutuhkan lebih sedikit jalur untuk menyelesaikan sengketa politik. Negara ini membutuhkan institusi yang lebih kuat, mudah diakses, dan tepercaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai,” katanya.
Sementara itu, komentator politik dan aktivis hak asasi manusia, Laura Miti, mempertanyakan minimnya penjelasan publik yang lebih lengkap mengenai penutupan pengadilan. Melalui akun Facebook-nya, ia menulis, “Jika Anda akan menutup pengadilan secara tidak terduga, Anda berutang penjelasan kepada bangsa lebih dari sekadar—ada ancaman keamanan.”
Zambia telah lama dianggap sebagai salah satu negara demokrasi multipartai yang lebih stabil di Afrika bagian selatan. Negara ini memiliki reputasi baik dalam stabilitas politik dan transfer kekuasaan yang damai.
Namun, sengketa saat ini terjadi ketika institusi demokrasi di seluruh wilayah tersebut menghadapi pengawasan yang semakin ketat atas pemilu yang dipersengketakan dan transisi politik. Oleh karena itu, penanganan situasi ini kemungkinan akan diamati di luar Zambia dan wilayah Afrika bagian selatan.
Bagi rakyat Zambia, masalah ini melampaui persaingan antara Hichilema dan Mundubile. Ini adalah tentang bagaimana perbedaan politik dapat diselesaikan secara damai melalui institusi yang independen, mudah diakses, dan tepercaya.
Gagasan tersebut mungkin paling baik tercermin di jalan-jalan Lusaka. Seorang warga ibu kota hanya mengatakan kepada DW, “Kami cemas dan takut karena kami tidak tahu kebenaran tentang apa yang terjadi.”
Baca juga tulisan lainnya dari Rizky Pratama
Penulis: Rizky Pratama
Editor: Beritana Editor
