Wali Kota Mamdani Desak Warga New York Lawan Dominasi AI di Tengah Mandeknya Regulasi Federal

Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menyerukan perlawanan aktif dari masyarakat terhadap dominasi kecerdasan buatan (AI) yang semakin meluas. Pernyataannya muncul di tengah kritik tajam terhadap pemerintah federal Amerika Serikat yang dianggap abai dalam mengatur teknologi ini, memaksa kota-kota untuk bertindak mandiri.

Bersama aktris dan aktivis Ilana Glazer, Mamdani berdiskusi di Webster Hall, Manhattan, mengenai masa depan AI dalam masyarakat. Ia mendorong warga New York untuk tidak menyerah pada anggapan bahwa AI secara tak terhindarkan akan mengambil alih pekerjaan, memengaruhi pikiran anak-anak, dan merendahkan martabat manusia, melainkan mengambil kembali kendali atas narasi tersebut.

Pesan tegas Mamdani disampaikan dalam acara bertajuk The People's AI Assembly. Acara ini diselenggarakan oleh AI Now Institute, sebuah lembaga riset dan advokasi (think tank) yang secara khusus mengkaji implikasi sosial dari kecerdasan buatan. Mamdani berargumen, penyebaran cepat teknologi AI bukanlah takdir yang tak terhindarkan; sebaliknya, para pejabat publik harus mampu meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan AI.

Bulan lalu, Mamdani telah mengeluarkan perintah pelarangan penggunaan AI di sekolah dasar dan menengah di seluruh New York. Sebagai seorang ibu, Glazer mengungkapkan keresahannya atas masuknya teknologi ini ke lingkungan kelas.

“Ini membuat saya gugup. Terasa begitu tidak konsensual, seolah-olah... ini harus ada di sekolah. Dua tahun lalu tidak ada. Mengapa sekarang harus ada di sekolah?” ujar Glazer.

Selain itu, pada musim panas lalu, wali kota juga memperkenalkan kebijakan yang mewajibkan pemilik properti, pialang, dan platform real estat untuk secara jelas mengungkapkan ketika foto atau video properti mereka dibuat menggunakan AI. Kebijakan ini bertujuan melindungi warga New York dari praktik 'house-phishing', yakni penipuan melalui daftar properti yang menyesatkan.

Kedua langkah kebijakan ini menantang asumsi bahwa sekolah dan publik hanya perlu menerima AI sebagaimana adanya.

“Tidak ada yang harus terjadi seperti itu,” kata Mamdani dalam acara tersebut. “Ada pergerakan halus yang menyertainya, dan ada niat untuk membuat kewalahan yang membuat orang merasa tidak ada pilihan lain.”

Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “adopsi teknologi yang sembrono tanpa adanya pertimbangan terhadap keterbatasan teknologi itu sendiri.” Mamdani mencontohkan serangan militer AS terhadap sebuah sekolah di Iran pada Februari lalu yang menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk setidaknya 123 anak-anak. Pejabat yang terlibat dalam investigasi internal Pentagon telah menyampaikan kepada Bloomberg bahwa ketergantungan berlebihan pada AI dalam penargetan menjadi salah satu faktor dalam serangan tersebut.

“Ada keinginan untuk berbicara tentang [AI] seolah-olah tidak pernah salah, seolah-olah tidak bisa dipertanyakan, seolah-olah satu-satunya orang yang bisa mengaturnya adalah mereka yang saat ini mengembangkannya,” Mamdani menuturkan. Ia menambahkan, Facebook pun pernah melontarkan argumen serupa pada tahun 2008. “Yang sebenarnya terjadi,” lanjutnya, “adalah upaya untuk menghindari segala bentuk pertanggungjawaban di level manapun, tanpa membahayakan potensi valuasi dari Penawaran Umum Perdana (IPO).”

Beberapa perusahaan AI raksasa, seperti Anthropic dan OpenAI, memang memiliki rencana untuk melantai di bursa saham. Anthropic diperkirakan akan melantai di pasar publik tahun ini, sementara OpenAI telah menyatakan akan go public pada 2027. Potensi valuasi tinggi ini menjadi motivasi besar bagi perusahaan untuk menghindari regulasi ketat.

Mamdani secara terang-terangan mengkritik “pengabaian total hukum federal” terkait AI. Ia melihat pemerintah pusat terlalu pasif dan enggan mengambil langkah regulasi yang tegas.

“Di tingkat nasional, ketika pembicaraan tentang kecerdasan buatan, itu begitu sering dibingkai dalam bahasa perlombaan senjata dengan Tiongkok. Segala kekhawatiran humanistik, kita dorong ke samping dalam bahasa kompetisi nasional,” jelas wali kota. Diskusi mengenai dampak AI pada manusia kerap terpinggirkan oleh narasi geopolitik.

Task Force Superintelligence yang diumumkan Presiden Donald Trump awal bulan ini, misalnya, sebagian besar berfokus pada pemberian keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan AI besar untuk melakukan regulasi mandiri. Ini terjadi meskipun kekhawatiran akan dampak AI terhadap setiap aspek kehidupan manusia terus meningkat, termasuk peringatan dari para pelapor (whistleblower) di Anthropic, Google DeepMind, dan OpenAI bahwa AI berpotensi menyebabkan kepunahan manusia.

“Saat kita menatap apa yang akan datang setelah pemerintahan federal saat ini, harus ada kerangka kerja yang sangat berbeda dalam cara kita memikirkan AI, membicarakan AI, dan akuntabilitas yang bersedia kita majukan dalam hal itu,” pungkas Mamdani, menekankan pentingnya perubahan paradigma kebijakan AI ke depan.