UEFA Beri FIFA Tenggat 2 November untuk Jawab 42 Kontroversi Serius

Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) telah memberikan tenggat waktu kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hingga 2 November 2026. UEFA menuntut jawaban substantif atas 42 pertanyaan terkait beragam kontroversi yang melingkupi keputusan-keputusan Presiden FIFA, Gianni Infantino, serta proyek ambisius mereka.
Permintaan penjelasan tertulis ini tertuang dalam surat yang dikirimkan oleh Sekretaris Jenderal UEFA, Theodore Theodoridis, kepada Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, pada 19 Oktober. Surat tersebut secara spesifik menyoroti kekhawatiran serius terkait proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) dan sejumlah masalah tata kelola lainnya dalam tubuh organisasi sepak bola dunia itu.
Di antara pertanyaan yang diajukan, UEFA meminta klarifikasi mengenai rencana FIFA untuk mengumpulkan dana senilai 20 miliar dolar AS (sekitar Rp325 triliun) melalui pelepasan sebagian hak siar Piala Dunia. UEFA juga mempertanyakan keputusan pembatalan kartu merah penyerang Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, pada turnamen 2026, serta pemberian FIFA Peace Prize kepada mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) adalah inisiatif yang dituding UEFA melibatkan penggalangan dana besar dari pihak swasta. UEFA secara khusus ingin mengetahui siapa yang memberikan hak eksklusif kepada Thrive Capital, sebuah perusahaan investasi ekuitas swasta yang dipimpin Josh Kushner, adik ipar Donald Trump, tanpa konsultasi awal dengan Dewan FIFA.
Thrive Capital memiliki hubungan erat dengan lingkaran keluarga Donald Trump, di mana Josh Kushner adalah adik dari Jared Kushner, menantu Donald Trump. Keterlibatan perusahaan ini dalam proyek sebesar 20 miliar dolar AS tanpa proses yang transparan telah menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan konflik kepentingan di mata UEFA.
Selain itu, UEFA juga mendesak FIFA untuk menjelaskan kapan dan oleh siapa proyek FFE ini pertama kali diusulkan. Ini merupakan bagian dari upaya UEFA untuk memahami proses pengambilan keputusan di tubuh FIFA yang mereka anggap kurang transparan dan tidak melibatkan pemangku kepentingan utama, khususnya Dewan FIFA.
Kontroversi lain yang menjadi sorotan adalah pembatalan kartu merah Folarin Balogun, yang disebut-sebut terkait dengan percakapan telepon antara Presiden Infantino dan Donald Trump. UEFA meminta penjelasan rinci mengenai apa yang diminta Trump dalam percakapan tersebut yang berujung pada pembatalan kartu merah Balogun, meski surat UEFA tidak merinci isi permintaan spesifik itu.
Pemberian FIFA Peace Prize kepada Donald Trump juga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan anggota UEFA. Mereka mempertanyakan dasar dan tujuan dari penghargaan tersebut kepada seorang tokoh politik, terutama di tengah berbagai isu sensitif yang melibatkan FIFA.
Sekretaris Jenderal UEFA, Theodoridis, menilai bahwa penjelasan yang telah disampaikan oleh FIFA sejauh ini masih belum menjawab berbagai persoalan mendasar yang diajukan oleh anggota Dewan FIFA. Dokumen dan informasi penting yang diminta juga belum diserahkan, memperkeruh suasana.
Dalam suratnya, Theodoridis juga mengkritik pernyataan publik FIFA pasca-pertemuan sebelumnya. Meskipun FIFA mengumumkan penghentian proyek FFE dan kemungkinan reformasi tata kelola, UEFA merasa hal itu tidak menjelaskan bagaimana keputusan-keputusan tersebut diambil dan mengapa Dewan FIFA tidak dilibatkan pada tahap yang semestinya.
Situasi ini bukan kali pertama UEFA dan FIFA bersitegang. UEFA sebelumnya pernah mengancam akan memboikot seluruh kompetisi FIFA setelah Presiden Infantino secara sepihak mengupayakan penggalangan dana melalui proyek FFE.
Ancaman boikot tersebut kemudian ditarik setelah UEFA menerima jaminan dari FIFA bahwa proyek FFE serupa tidak akan kembali dilakukan. Meskipun demikian, UEFA tetap menunjukkan sikap menentang kepemimpinan Infantino, khususnya terkait langkahnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA pada Maret 2027.
Saat ini, belum ada penantang resmi yang dipastikan akan menghadapi Infantino dalam pemilihan presiden FIFA mendatang. Batas akhir pengajuan nominasi ditetapkan pada 18 November, sementara pemilihan akan berlangsung dalam Kongres FIFA di Rabat, Maroko, pada 18 Maret 2027.
Ultimatum dari UEFA ini diharapkan dapat membawa kejelasan dan transparansi lebih lanjut terhadap isu-isu tata kelola yang telah lama menjadi perhatian dalam sepak bola global. Respons FIFA terhadap 42 pertanyaan ini akan sangat menentukan dinamika politik di internal organisasi tersebut menjelang pemilihan presiden.
Baca juga tulisan lainnya dari Fajar Nugroho
Penulis: Fajar Nugroho
Editor: Beritana Editor





:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5127025/original/033945200_1739150290-pedri.jpg)




