India Uji Coba Obligasi Berbasis Token Senilai Rp1,6 Triliun

Otoritas pasar modal dan bank sentral India resmi memulai proyek percontohan obligasi korporasi berbasis token dengan total nilai mencapai 10,25 miliar Rupee atau sekitar Rp1,6 triliun.
Langkah strategis yang disebut sebagai Demat 2.0 ini memungkinkan penerbitan obligasi dalam bentuk token digital melalui teknologi buku besar terdistribusi yang dikelola oleh lembaga penyimpanan efek resmi negara.
Sistem ini terintegrasi langsung dengan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) milik Reserve Bank of India melalui antarmuka pasar terpadu. Inovasi ini dirancang untuk memangkas hambatan birokrasi dalam transaksi keuangan.
Penerbitan perdana dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sektor publik, REC, yang berhasil menghimpun dana sebesar 5 miliar Rupee dari 18 investor. Tidak berselang lama, konglomerasi teknik Larsen and Toubro turut serta dengan nilai emisi yang sama, disusul oleh perusahaan pembiayaan non-bank IIFL dengan nilai 250 juta Rupee.
Bagi pelaku pasar, keunggulan utama sistem ini terletak pada kecepatan penyelesaian transaksi yang terjadi secara instan. Dana hasil penerbitan dapat diterima oleh emiten pada hari yang sama dengan proses penawaran, alih-alih harus menunggu dua hingga tiga hari kerja seperti prosedur konvensional sebelumnya.
Penggunaan kontrak pintar dalam infrastruktur ini memungkinkan otomatisasi pembayaran bunga serta pelunasan pokok utang. Mekanisme ini meminimalisasi risiko operasional sekaligus memastikan efisiensi tinggi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pasar obligasi.
Investasi dalam bentuk token ini tetap dapat disimpan dalam akun Demat yang sudah dimiliki investor tanpa perlu melakukan verifikasi identitas ulang. Demat merupakan sistem penyimpanan efek elektronik di India yang berfungsi mirip dengan Sub-Rekening Efek di Indonesia.
Namun, para partisipan wajib mengaktifkan fitur Demat 2.0 pada lembaga penyimpan mereka serta memiliki dompet digital CBDC di bank yang ditunjuk untuk menyelesaikan pembayaran. Hal ini memastikan seluruh ekosistem tetap berada di bawah pengawasan ketat regulator.
Pihak regulator menyatakan bahwa India menjadi negara pertama yang mengintegrasikan obligasi berbasis buku besar terdistribusi dengan catatan kepemilikan resmi serta penyelesaian menggunakan mata uang digital bank sentral. Status hukum obligasi tersebut pun ditegaskan tidak berubah meski diterbitkan dalam format digital.
Meskipun fase awal baru melibatkan investor institusi tertentu, otoritas pasar modal India berencana memperluas cakupan sistem ini. Tahap pengembangan selanjutnya akan membuka akses perdagangan sekunder dan memperbolehkan partisipasi investor ritel ke dalam pasar obligasi berbasis token ini.
Baca juga tulisan lainnya dari Dimas Ardianto
Penulis: Dimas Ardianto
Editor: Beritana Editor








