KPK Selidiki Aliran Uang Silmy Karim ke Dosen Universitas Brawijaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana dari mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim kepada seorang akademisi.

Penyidik memanggil Romy Hermawan, dosen Universitas Brawijaya (UB) yang juga merupakan calon promotor studi doktoral Silmy, untuk dimintai keterangan pada Selasa (29/9/2026). Pemeriksaan ini dilakukan guna mengonfirmasi dugaan adanya pemberian uang secara rutin dalam setiap sesi bimbingan akademik di lingkungan kampus tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana dari mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim kepada seorang akademisi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (30/9/2026). Fokus utama penyidikan adalah menelusuri transaksi keuangan yang diduga berkaitan langsung dengan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

KPK menduga sumber dana yang mengalir ke sang dosen berasal dari uang taktis hasil praktik pemerasan. Praktik ini disinyalir melibatkan pengurusan izin tinggal terbatas atau Itas bagi warga negara asing, serta berbagai penerimaan tidak sah lainnya yang terjadi di internal instansi imigrasi.

Uang taktis tersebut merupakan kumpulan dana dari berbagai layanan publik dan setoran bawahan yang dihimpun secara ilegal. Silmy Karim diduga menggunakan dana hasil korupsi tersebut untuk membiayai kebutuhan bimbingan belajarnya bersama Romy Hermawan di Universitas Brawijaya.

Hingga saat ini, penyidik masih terus menghitung akumulasi nominal yang diserahkan dalam setiap pertemuan bimbingan. Proses verifikasi ini cukup memakan waktu karena pemberian uang disinyalir berlangsung secara berkala dan konsisten selama masa studi berlangsung.

Pemeriksaan terhadap Romy Hermawan ini merupakan langkah penjadwalan ulang setelah yang bersangkutan sempat berhalangan hadir pada pekan sebelumnya. Kasus pemerasan di lingkungan imigrasi ini sendiri diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 2023.

Data awal KPK menunjukkan bahwa total dana yang terkumpul dari praktik kotor tersebut mencapai Rp145,5 miliar. Bahkan, Silmy Karim diduga menerima jatah mingguan sebesar Rp100 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Lembaga antirasuah ini telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Beberapa nama yang masuk daftar tersangka termasuk Silmy Karim sendiri serta Plt Dirjen Imigrasi periode 2024 hingga 2025, Saffar Muhammad Godam.

Tim penyidik KPK juga telah melakukan penyitaan aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Nilai aset bergerak dan tidak bergerak, mulai dari kendaraan hingga properti tanah dan bangunan, diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa pelacakan aset terus dilakukan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemulihan kerugian negara akibat praktik korupsi yang terstruktur di lingkungan imigrasi selama beberapa tahun terakhir.