Keluarga korban bencana banjir di Tibet yang terletak di perbatasan China dan Nepal kini mulai bersuara di media sosial untuk mengekspresikan duka mereka. Langkah ini diambil setelah otoritas setempat tidak kunjung merilis daftar resmi korban hilang akibat bencana hidrometeorologi tersebut.
Kekosongan informasi yang ditinggalkan oleh pemerintah daerah memaksa warga sipil untuk mencari kejelasan secara mandiri melalui ruang digital.
Sejumlah unggahan di platform digital seperti Douyin dan WeChat memperlihatkan foto-foto korban serta permohonan informasi dari kerabat yang kehilangan kontak dengan anggota keluarga mereka. Banyak dari korban diduga merupakan pekerja migran dan pedagang lokal yang beraktivitas di sekitar wilayah perbatasan yang padat. Jalur perdagangan internasional ini memang menjadi urat nadi perekonomian yang menghubungkan wilayah otonom Tibet dengan Nepal utara.
Kawasan pegunungan Himalaya ini sangat rentan terhadap bencana banjir bandang yang dipicu oleh luapan danau glasial akibat pemanasan global. Ketika suhu udara meningkat pesat, gletser di dataran tinggi tersebut mencair lebih cepat dan menciptakan risiko banjir bandang transnasional yang fatal.
Hingga saat ini, belum ada angka pasti mengenai total korban jiwa atau kerugian material yang dialami oleh penduduk setempat.
Pemerintah China memiliki rekam jejak yang sangat ketat dalam menyaring informasi terkait bencana alam di wilayah sensitif seperti Tibet. Sensor internet sering kali langsung bekerja untuk menghapus unggahan yang dianggap dapat memicu kepanikan massal atau mengkritik kesiapan mitigasi bencana pemerintah. Akibatnya, keluarga korban harus berkejaran dengan waktu sebelum unggahan belasungkawa mereka diturunkan oleh pengawas siber.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para aktivis kemanusiaan yang memantau perkembangan di perbatasan kedua negara tersebut. Mereka menilai bahwa transparansi data sangat diperlukan agar bantuan darurat dapat disalurkan secara tepat sasaran ke wilayah terdampak.
Tanpa adanya koordinasi yang terbuka, upaya penyelamatan di medan yang ekstrem terancam berjalan lambat.
Bencana di wilayah hulu Tibet juga berdampak langsung pada komunitas di hilir sungai yang masuk dalam wilayah kedaulatan Nepal. Luapan air yang membawa material lumpur dan batu dapat menyapu jembatan penyeberangan serta merusak infrastruktur pembangkit listrik tenaga air di sepanjang sungai Bhote Koshi. Pemerintah Nepal sendiri telah meningkatkan status waspada di wilayah perbatasan guna mengantisipasi banjir susulan yang mungkin terjadi.
Beberapa laporan dari kelompok pemantau independen menyebutkan bahwa puluhan orang masih belum ditemukan di area pertambangan dan proyek konstruksi jalan. Sebagian besar dari mereka merupakan pekerja luar daerah yang tidak memiliki jaringan keluarga kuat di Tibet sehingga proses pencarian semakin rumit.
"Kami hanya ingin tahu apakah dia selamat atau tidak, itu saja," tulis salah satu anggota keluarga korban dalam sebuah unggahan yang sempat disalin oleh pengguna internet di luar China sebelum dihapus.
Pengalaman pahit dari banjir bandang pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa proses pemulihan infrastruktur di wilayah terisolasi ini membutuhkan waktu bulanan. Akses jalan yang terputus akibat longsoran batu sering kali membuat alat berat tidak bisa menjangkau lokasi bencana dengan cepat. Selama jalur logistik belum sepenuhnya pulih, pasokan bahan pangan dan obat-obatan bagi warga yang bertahan di pengungsian akan terus menipis.
Para ahli mendesak adanya kerja sama pengelolaan risiko bencana lintas batas yang lebih sistematis antara Beijing dan Kathmandu. Tanpa adanya sistem peringatan dini bersama, masyarakat di kaki pegunungan Himalaya akan terus berada dalam bayang-bayang ancaman bencana serupa.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor
