
Israel saat ini masih berada dalam cengkeraman kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Padahal, setelah peristiwa 7 Oktober 2023 yang mencatat rekor pertumpahan darah terburuk dalam sejarah negara tersebut, banyak analis memprediksi keruntuhan instan bagi pemerintah sayap kanan. Prediksi tersebut hingga kini belum terbukti di lapangan.
Peristiwa berdarah tersebut mengguncang fondasi keamanan Israel secara mendalam. Serangan mendadak yang memicu konflik berkepanjangan di Gaza ini memaksa masyarakat Israel untuk menatap cermin, mempertanyakan efektivitas doktrin militer yang selama ini mereka banggakan sebagai tameng utama.
Netanyahu memanfaatkan stabilitas politik internal untuk menunda penyelenggaraan pemilu baru. Strategi ini tetap efektif meski tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot tajam akibat kegagalan intelijen dan lambatnya respons terhadap sandera.
Secara tradisional, politik Israel sering kali mengalami pergantian kepemimpinan setelah krisis keamanan besar terjadi. Namun, kali ini dinamika kekuasaan justru tampak membeku.
Banyak pengamat politik lokal mulai membandingkan situasi ini dengan pola politik masa lalu di Timur Tengah. Mereka melihat adanya pergeseran dalam psikologi pemilih yang lebih mengutamakan keamanan nasional di atas isu-isu keadilan sosial atau reformasi hukum yang sempat memecah belah warga sebelum perang.
Ketidakpastian menyelimuti masa depan hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara tetangga. Normalisasi yang sempat menjadi ambisi utama pemerintah kini berada di titik nadir karena eskalasi konflik yang memakan banyak korban sipil.
Dampak ekonomi dari konflik ini juga cukup signifikan terhadap kas negara. Biaya operasional militer mencapai USD 50 miliar (sekitar Rp800 triliun), sebuah angka yang membebani anggaran nasional secara drastis dalam satu tahun fiskal.
Dukungan dari Amerika Serikat, yang merupakan sekutu terkuat Israel, menjadi variabel kunci dalam keberlangsungan pemerintahan saat ini. Tekanan dari Washington menuntut adanya perubahan strategi, namun Netanyahu terus bertahan dengan agenda politiknya sendiri.
Masa depan Israel kini berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Perpecahan antara kubu ultra-nasionalis dan mereka yang mendambakan pemulihan tatanan demokrasi tradisional semakin tajam setiap harinya.
Apakah negara ini akan kembali ke identitas lamanya atau justru berubah menjadi entitas yang lebih tertutup dan militeristik? Pertanyaan ini belum menemukan jawaban yang pasti di tengah desingan peluru yang masih terdengar hingga hari ini.
Perdebatan mengenai posisi Israel di kancah global akan terus berlanjut. Banyak pemimpin dunia kini mulai memikirkan ulang hubungan mereka dengan Yerusalem pasca-konflik ini.
Narasi tentang keamanan telah menjadi komoditas politik yang tak tergantikan. Selama ancaman eksternal masih dipandang sebagai eksistensial, sulit bagi oposisi untuk menawarkan alternatif yang mampu meyakinkan mayoritas pemilih di sana.
Baca juga tulisan lainnya dari Hendra Saputra
Penulis: Hendra Saputra
Editor: Beritana Editor