Jerman Terancam Sanksi EU, Gagal Terapkan Aturan Transparansi Gaji

Direktif Transparansi Gaji Uni Eropa diperkenalkan “untuk memperkuat penerapan upah setara untuk pekerjaan yang setara atau pekerjaan dengan nilai yang sama antara pria dan wanita melalui transparansi upah dan mekanisme penegakan hukum.” Setelah berlaku, karyawan diharapkan dapat meminta informasi untuk mengetahui apakah mereka dibayar secara tidak adil untuk pekerjaan yang setara, dan pengusaha akan diwajibkan menghilangkan kesenjangan upah yang tidak dapat dibenarkan.

Undang-undang ini mengandalkan tiga mekanisme utama: hak untuk meminta informasi, pelaporan kesenjangan upah gender untuk perusahaan besar, serta penilaian upah bersama.

Pada 6 Mei, pemerintah Jerman telah menyetujui rancangan undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Perlakuan Setara Umum (AGG), atas rekomendasi Menteri Pendidikan Jerman Karin Prien, yang juga membidangi urusan perempuan, dan Menteri Kehakiman Stefanie Hubig. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan persyaratan Uni Eropa ke dalam hukum Jerman.

“Ini adalah langkah penting menuju praktik nyata komitmen kami untuk kesetaraan yang lebih besar dan tindakan efektif melawan diskriminasi,” ujar Prien. Meski demikian, ia justru dituding tunduk pada lobi bisnis karena peringatannya untuk “tidak membebani lembaga pemerintah dan bisnis secara tidak perlu serta menjaga prosedur sesederhana mungkin.”

“Perubahan terpenting adalah siapa pun yang terkena diskriminasi kini memiliki waktu empat bulan, bukan dua, untuk memutuskan apakah mereka ingin mengajukan klaim berdasarkan AGG,” kata Hubig saat mempresentasikan amandemen tersebut. Namun, hal ini rupanya belum meyakinkan Komisi Eropa.

Direktif Transparansi Gaji Uni Eropa mewajibkan transparansi sejak proses aplikasi, mewajibkan pengusaha mengambil tindakan korektif jika ada kesenjangan gaji signifikan, dan mengalihkan beban pembuktian dari karyawan ke pengusaha. Di masa depan, pengusaha harus memberikan bukti bahwa mereka bertindak sesuai hukum.

“Segera setelah ditetapkan bahwa sebuah negara anggota gagal menerapkan direktif, Komisi dapat memulai prosedur pelanggaran,” ujar Matthias Ruffert, seorang pengacara dan profesor di Humboldt University Berlin, kepada DW melalui email. “Namun, hal itu tidak wajib dilakukan.” Ia menambahkan bahwa jika prosedur dilanjutkan, negara anggota akan menerima surat pemberitahuan resmi, yang bisa diikuti dengan opini beralasan.

Selanjutnya, menurut Elie Cavigneaux dari German Institute for International and Security Affairs (SWP), permasalahan ini bisa meningkat. “Jika Komisi Eropa tetap gagal mengajukan gugatan, Parlemen Eropa dapat menggugat Komisi atas kelambanan tindakan tersebut.”

Jadi, secara teori, Jerman bisa menerima surat peringatan dari Brussels, dan ini bukan kali pertama. Komisi Eropa pernah turun tangan sebelumnya ketika Jerman gagal mengintegrasikan direktif Uni Eropa ke dalam hukum nasional tepat waktu atau melakukannya dengan tidak benar.

Kasus paling serius hingga saat ini terkait dengan perlindungan pelapor pelanggaran. Pada tahun 2025, Jerman didenda €34 juta (sekitar Rp590 miliar) setelah gagal mengimplementasikan direktif Uni Eropa tahun 2019 untuk melindungi pelapor, yang seharusnya diintegrasikan ke dalam hukum nasional pada tahun 2021. Undang-Undang Perlindungan Pelapor Jerman baru berlaku pada tahun 2023.

“Sejak Perjanjian Lisbon, Komisi dapat meminta pengenaan pembayaran denda karena kegagalan mentransposisikan direktif bersamaan dengan pengajuan gugatan pelanggaran,” kata Cavigneaux. “Mahkamah Eropa akan menetapkan tanggal mulai pembayaran yang pasti dalam keputusannya dan menentukan jumlah denda.”

“Namun, sebelum mengajukan gugatan, Komisi secara rutin berupaya mencapai kesepakatan dengan negara anggota yang bersangkutan agar direktif dapat diterapkan sesegera mungkin,” jelasnya. “Pada dasarnya, kegagalan menerapkan direktif tepat waktu tidak serta-merta atau otomatis akan menghasilkan putusan yang merugikan pemerintah federal.”