Melihat Tuntutan Protes Pelajar Perancis dan Respons Pemerintah

Gelombang protes pelajar Perancis terus meluas di berbagai kota besar demi menuntut reformasi menyeluruh di sektor pendidikan. Demonstrasi yang awalnya dipicu oleh buruknya fasilitas sekolah kini berkembang menjadi gerakan penolakan terhadap sistem seleksi perguruan tinggi.

Para siswa menuntut pemerintah segera mengatasi masalah kekurangan staf pengajar dan memperbaiki kondisi fisik sekolah yang dinilai tidak layak.

Laporan dari berbagai wilayah menunjukkan kondisi sekolah menengah atas atau lycée yang sangat memprihatinkan, termasuk keberadaan hama tikus di koridor kelas. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa baru bernama Parcoursup dituduh tidak transparan dan menyerupai sistem undian yang merugikan siswa dari kelas pekerja. Parcoursup merupakan platform digital nasional yang digunakan untuk mendaftarkan calon mahasiswa ke perguruan tinggi di Perancis.

Serikat pelajar garis keras, Union Nationale des Lycéens, memimpin aksi mogok massal ini dengan memblokade akses masuk ke puluhan sekolah. Blokade tersebut dilakukan sebagai bentuk tekanan langsung agar Kementerian Pendidikan Perancis bersedia membuka ruang dialog terbuka.

"Kami belajar di ruang kelas yang dingin tanpa pemanas di musim dingin, sementara masa depan kami ditentukan oleh algoritma komputer yang tidak adil," ujar salah satu perwakilan massa aksi, Louise Michel.

Isu ketimpangan akses pendidikan ini juga menarik perhatian pengamat kebijakan publik di Indonesia. Di tanah air, perdebatan serupa sering kali muncul saat penerapan sistem zonasi atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang dianggap belum sepenuhnya merata. Perancis, yang dikenal menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kini menghadapi kritik tajam karena sistem pendidikannya dianggap justru memperlebar jurang sosial.

Menanggapi situasi yang memanas, Menteri Pendidikan Perancis mengajukan proposal perbaikan anggaran jangka pendek sebesar EUR 150 juta (sekitar Rp2,5 triliun). Dana segar tersebut direncanakan untuk renovasi darurat sekolah-sekolah dengan kerusakan terparah di pinggiran kota Paris.

Namun, tawaran anggaran renovasi tersebut langsung ditolak oleh sebagian besar aliansi pelajar karena tidak menyentuh akar masalah sistem seleksi kuliah.

Mereka tetap menuntut penghapusan total sistem Parcoursup dan pengembalian jaminan bahwa setiap lulusan sekolah menengah memiliki hak otomatis untuk kuliah di jurusan pilihan mereka. Pemerintah bersikeras bahwa seleksi ketat diperlukan untuk mencegah kelebihan kapasitas di ruang kuliah universitas negeri yang gratis. Perdebatan ini diperkirakan akan berlanjut mengingat kedua belah pihak masih kukuh pada pendirian masing-masing.

Kondisi ini diperparah dengan aksi mogok kerja para guru yang bersolidaritas dengan para murid. Guru-guru mengeluhkan beban kerja yang semakin berat tanpa adanya kenaikan insentif yang memadai dalam beberapa tahun terakhir.

Kepolisian Paris melaporkan bahwa beberapa aksi demonstrasi sempat diwarnai bentrokan kecil dengan aparat keamanan di dekat gedung kementerian.

Sebanyak 15 orang pelajar sempat ditahan untuk dimintai keterangan sebelum akhirnya dibebaskan kembali pada malam harinya. Pihak sekolah mengimbau para orang tua untuk memantau aktivitas anak-anak mereka agar tidak terjebak dalam aksi kekerasan. Sementara itu, gelombang protes diperkirakan masih akan terus bergulir hingga tuntutan utama mereka dipenuhi oleh pihak istana kepresidenan Élysée.