Pakta Pertahanan Mecca: Akankah Turki dan Pakistan Mengubah Konflik Yaman?

Kesepakatan Pertahanan Bersama Mecca kini memasuki babak baru dalam upaya meredam eskalasi konflik antara Arab Saudi dan milisi Houthi di Yaman. Pakta ini melibatkan komitmen keamanan kolektif antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan.

Perjanjian yang ditandatangani pada 7 Agustus 2026 oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif ini menegaskan bahwa serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.

Pertemuan darurat para menteri pertahanan dan kepala militer di Riyadh pada Senin lalu menjadi titik balik implementasi nyata dari pakta tersebut. Turki dan Pakistan sepakat untuk segera mengerahkan kemampuan militer serta personel mereka ke Arab Saudi guna memperkuat pertahanan kerajaan tersebut.

Sebagai langkah awal, Letnan Jenderal Purnawirawan Nauman Mahmood asal Pakistan telah ditunjuk sebagai sekretaris jenderal aliansi dengan masa jabatan tiga tahun. Keputusan ini menunjukkan keseriusan pihak-pihak terkait dalam mengoordinasikan struktur komando operasional di lapangan.

Burcu Ozcelik, peneliti senior keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute, menyatakan bahwa Ankara dan Islamabad berupaya keras membuktikan efektivitas Pakta Mecca. Namun, detail mengenai jenis kapabilitas militer yang dikerahkan hingga saat ini masih dirahasiakan oleh pihak terkait.

Data dari Global Firepower tahun 2026 mencatat kekuatan gabungan ketiganya mencakup 1,4 juta personel aktif, 3.400 pesawat militer, serta 6.000 tank. Angka ini mencerminkan kapabilitas yang sangat signifikan jika benar-benar diintegrasikan dalam satu payung operasi pertahanan.

Ketegangan di lapangan sendiri tidak kunjung mereda setelah Arab Saudi mencegat rudal balistik di utara Riyadh pada Rabu lalu. Pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi juga tengah meluncurkan serangan besar untuk merebut wilayah strategis di sekitar Selat Bab el-Mandeb dan kota Mokha.

Keterlibatan Turki dalam aliansi ini memicu kritik di dalam negeri karena belum adanya persetujuan resmi dari Majelis Agung Turki. Anggota parlemen Namik Tan mempertanyakan legitimasi konstitusional pakta tersebut tanpa proses ratifikasi parlemen yang sesuai prosedur.

Pakistan, di sisi lain, menghadapi dilema diplomatik yang rumit mengingat posisi mereka sebagai mediator potensial dalam rivalitas Amerika Serikat dan Iran. Pengamat keamanan Imtiaz Gul berpendapat bahwa keterlibatan langsung melawan Houthi berisiko merusak hubungan Islamabad dengan Teheran.

Houthi selama ini dipandang sebagai proksi Iran di wilayah tersebut. Keterlibatan militer asing di Yaman justru dikhawatirkan oleh para analis akan memperkuat narasi perlawanan Houthi terhadap invasi eksternal, yang berpotensi memicu lonjakan jumlah rekrutmen milisi lokal.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai cakupan misi pasukan Turki yang merupakan anggota NATO. Kehadiran militer Turki tentu akan membawa implikasi luas bagi dinamika aliansi militer Barat tersebut di kawasan Timur Tengah yang terus bergejolak.