Pakta Pertahanan Mekah: Sinergi Militer Arab Saudi, Turki, dan Pakistan

Arab Saudi, Turki, dan Pakistan resmi mengaktifkan Pakta Pertahanan Mekah guna memperkuat pertahanan dari ancaman milisi Houthi di Yaman. Langkah ini diambil setelah pertemuan darurat para menteri pertahanan dan kepala militer ketiga negara di Riyadh pada Senin lalu.

Perjanjian yang ditandatangani pada 7 Agustus 2026 ini menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam strategi keamanan kawasan yang sebelumnya hanya bersifat administratif.

Sebagai bentuk implementasi praktis, aliansi ini menunjuk pensiunan letnan jenderal asal Pakistan, Nauman Mahmood, sebagai sekretaris jenderal pertama. Ia memiliki masa jabatan tiga tahun untuk mengoordinasikan pengerahan kekuatan militer dan kemampuan pertahanan antarnegara.

Pengamat keamanan Timur Tengah dari Royal United Services Institute, Burcu Ozcelik, menyebut langkah ini sebagai ujian nyata bagi integritas aliansi tersebut. Namun, detail operasional mengenai misi spesifik dan jumlah personel yang akan dikerahkan masih dirahasiakan oleh pihak terkait.

Secara kolektif, ketiga negara memiliki total kekuatan militer yang mencakup 1,4 juta personel aktif, 3.400 pesawat tempur, serta 6.000 unit tank. Data dari Global Firepower 2026 ini menunjukkan besarnya potensi eskalasi militer jika pakta ini dijalankan sepenuhnya di medan tempur Yaman.

Situasi di lapangan terus memanas setelah Arab Saudi mencegat rudal balistik di utara Riyadh pada Rabu kemarin. Sementara itu, pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi melancarkan serangan besar di sepanjang pantai Laut Merah untuk merebut kembali wilayah di sekitar Selat Bab el-Mandeb, sebuah jalur perairan sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.

Keterlibatan Turki dalam pakta ini menuai kritik tajam di dalam negeri karena belum adanya persetujuan dari Majelis Nasional Turki. Beberapa anggota parlemen mempertanyakan legitimasi konstitusional dari kesepakatan tersebut.

Di sisi lain, Pakistan berusaha menjaga keseimbangan diplomatik yang sulit. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, menjelaskan bahwa peran negaranya lebih difokuskan pada dukungan teknis seperti pengintaian, sementara operasi tempur langsung tetap dijalankan oleh militer Saudi.

Analis keamanan independen Imtiaz Gul mengingatkan bahwa keterlibatan melawan Houthi memiliki risiko geopolitik tinggi. Kelompok Houthi sering dianggap sebagai kepanjangan tangan Iran, sehingga konflik ini dapat memicu ketegangan diplomatik lebih luas dengan Teheran.

Hisham Al-Omeisy, analis konflik Yaman yang berbasis di Washington, memberikan peringatan tambahan mengenai kehadiran militer asing di tanah Yaman. Menurutnya, intervensi tersebut dapat memperkuat narasi perlawanan Houthi terhadap musuh eksternal dan justru meningkatkan jumlah perekrutan milisi lokal.