Pengadilan London memutuskan bahwa surat izin penggeledahan properti milik Pangeran Andrew tidak sah secara hukum akibat adanya kesalahan prosedur yang dinilai fatal.
Hakim Pengadilan Tinggi di London menyatakan terdapat kekeliruan signifikan dalam proses penerbitan surat izin untuk menggeledah properti Pangeran Andrew oleh pihak kepolisian setempat. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi aparat penegak hukum Inggris yang sedang menyelidiki kasus yang menyeret anggota keluarga kerajaan tersebut.
Kasus yang melibatkan pria bernama lengkap Andrew Mountbatten-Windsor ini bermula dari penyelidikan mendalam atas dugaan pelanggaran hukum yang belum dirinci sepenuhnya ke publik. Meskipun demikian, reputasi sang pangeran telah lama merosot setelah keterkaitannya dengan pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein, terungkap secara luas. Publikasi dokumen pengadilan ini kembali menarik perhatian publik global terhadap akuntabilitas hukum para bangsawan di Inggris.
"Ada kesalahan mendasar yang dilakukan dalam proses pengajuan hingga pemberian izin penggeledahan ini," ujar hakim dalam pembacaan putusan di London.
Pembatalan surat izin ini berarti seluruh bukti yang diperoleh selama proses penggeledahan tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan. Kepolisian Metropolitan London kini harus menghadapi konsekuensi hukum atas kelalaian administratif yang mencederai jalannya penyelidikan ini.
Sebagai informasi bagi pembaca di Indonesia, sistem hukum Inggris sangat ketat dalam melindungi hak privasi warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan aparat, termasuk dalam hal penggeledahan rumah. Kesalahan sekecil apa pun dalam dokumen permohonan dapat membatalkan seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Aturan ketat inilah yang membuat hakim tanpa ragu membatalkan surat perintah yang ditujukan kepada putra kedua mendiang Ratu Elizabeth II tersebut.
Masalah hukum ini semakin memperpanjang daftar kontroversi yang menyelimuti kehidupan Pangeran Andrew setelah kehilangan gelar militernya pada awal tahun 2022.
Sebelumnya, ia juga harus membayar penyelesaian luar sidang senilai GBP 12 juta (sekitar Rp243 miliar) kepada Virginia Giuffre dalam kasus pelecehan seksual di Amerika Serikat. Nilai penyelesaian yang fantastis tersebut bersumber dari dana pribadi serta bantuan finansial dari keluarga kerajaan.
Kegagalan prosedur kepolisian kali ini memperlihatkan bahwa bahkan dalam kasus yang melibatkan tokoh berpengaruh, transparansi hukum tetap menjadi panglima. Para analis hukum di Inggris memprediksi bahwa kepolisian harus menyusun ulang strategi mereka dari awal jika ingin melanjutkan investigasi. Publik kini menunggu apakah otoritas berwenang akan mengajukan banding atau mengajukan permohonan izin baru dengan dokumen yang lebih akurat.
Hingga saat ini, perwakilan hukum dari Andrew Mountbatten-Windsor menolak memberikan komentar tambahan terkait kemenangan prosedural yang baru saja mereka raih di pengadilan.
Pengamat hukum tata negara di Inggris menilai bahwa putusan ini mempertegas independensi peradilan yang tidak memihak pada kekuasaan maupun pengaruh institusi kerajaan. Keputusan ini juga membuktikan bahwa perlindungan hak-hak sipil tetap dijunjung tinggi tanpa melihat status sosial terperiksa.
Langkah kepolisian selanjutnya akan sangat menentukan arah kasus ini di masa depan. Jika mereka gagal mengajukan bukti baru yang sah, penyelidikan terhadap Pangeran Andrew terancam dihentikan sepenuhnya. Perkembangan ini terus dipantau oleh media internasional karena dampaknya yang besar terhadap citra monarki Inggris modern.
Baca juga tulisan lainnya dari Hendra Saputra
Penulis: Hendra Saputra
Editor: Beritana Editor
