Pemutaran film NAZA yang mengungkap pembunuhan warga Palestina oleh militer Israel di Jalur Gaza memicu kontroversi hebat di tingkat internasional. Kontroversi film NAZA ini meruncing setelah Menteri Kebudayaan Israel mengusulkan pencabutan status kewarganegaraan sang sutradara.
Karya dokumenter investigatif ini dinilai sangat vokal menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik tersebut.
Menteri Kebudayaan Israel, Miki Zohar, menuduh para pembuat film tersebut melakukan tindakan makar terhadap negara sendiri. Zohar mendesak kementerian dalam negeri untuk segera memproses pembatalan paspor serta hak tinggal mereka. Menurut dia, warga negara yang menyebarkan narasi anti-militer di kancah global tidak layak mempertahankan status kewarganegaraan mereka.
Ancaman keras ini langsung memantik reaksi dari berbagai organisasi pembela hak asasi manusia di Timur Tengah dan Eropa. Mereka menilai langkah represif pemerintah sayap kanan tersebut sebagai bentuk nyata pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
"Pemerintah tampaknya menggunakan ketakutan sebagai alat untuk menyembunyikan fakta perang yang sebenarnya," ungkap salah satu sineas lokal yang enggan disebutkan namanya demi keamanan.
Film NAZA menyajikan rangkaian rekaman amatir serta wawancara mendalam mengenai operasi militer di Gaza yang menelan banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil. Dokumentasi visual yang dihadirkan bersumber langsung dari para jurnalis lokal serta keluarga korban yang bertahan hidup di reruntuhan bangunan. Melalui sudut pandang yang tajam, karya ini berani menantang kebenaran versi militer yang selama ini disiarkan oleh media arus utama di Tel Aviv.
Tekanan politik dari kabinet sayap kanan terhadap para pekerja seni yang kritis sebenarnya telah berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah sering kali memotong dana hibah kesenian bagi proyek film yang dinilai merusak citra aparat keamanan di mata dunia.
Namun, ancaman pembuangan status kewarganegaraan kali ini dipandang sebagai bentuk represi politik paling radikal yang pernah diajukan.
Di Indonesia, isu penindasan terhadap sineas yang membela Palestina ini memicu gelombang solidaritas yang luas di media sosial. Publik tanah air, yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, melihat karya ini sebagai bukti otentik yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh lembaga hukum internasional. Sejumlah komunitas film independen di Jakarta bahkan mulai mendiskusikan rencana pemutaran terbatas untuk menyebarkan pesan kemanusiaan tersebut secara lebih luas.
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam berbagai kesempatan juga terus mendesak penghentian kekerasan di Gaza serta jaminan perlindungan bagi warga sipil. Sikap tegas ini sejalan dengan kecaman global terhadap tindakan sepihak militer di wilayah pendudukan tersebut.
Di tingkat global, asosiasi sutradara internasional telah meluncurkan petisi bersama guna menjamin keselamatan fisik para kru yang terlibat dalam pembuatan film NAZA.
Mereka menegaskan bahwa upaya kriminalisasi terhadap pembuat film dokumenter merupakan ancaman serius bagi masa depan demokrasi. Banyak kritikus film internasional menilai bahwa tekanan dari pemerintah justru akan membuat karya ini semakin populer di berbagai festival film bergengsi. Sejarah membuktikan bahwa semakin keras sebuah karya disensor, semakin besar rasa ingin tahu masyarakat dunia untuk menyaksikannya.
Hingga kini, pihak produser film NAZA menyatakan tetap berkomitmen untuk mendistribusikan karya mereka ke seluruh dunia tanpa rasa takut. Mereka percaya bahwa suara para korban di Gaza berhak untuk didengar oleh masyarakat global tanpa ada batas sensor dari pihak mana pun.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor
