Tiga Junta Militer Afrika Luncurkan Saluran TV Berafiliasi dengan Rusia

Tiga negara di Afrika yang kini dipimpin oleh junta militer resmi meluncurkan Tafouk TV sebagai media siaran utama mereka.

Proyek ini dijalankan melalui kemitraan strategis dengan pihak Rusia untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Langkah tersebut diambil setelah otoritas setempat membatasi ruang gerak jurnalis Barat di wilayah kekuasaan mereka.

Ketiga negara tersebut yaitu Mali, Burkina Faso, dan Niger secara konsisten memperketat pengawasan terhadap arus informasi. Mereka baru saja membentuk Aliansi Negara-Negara Sahel yang bertujuan memperkuat pertahanan dan pengaruh politik di kawasan Afrika Barat.

Pihak militer menyatakan Tafouk TV berfungsi sebagai corong resmi untuk menyebarkan narasi pemerintah kepada publik. Mereka mengklaim media ini lebih representatif dibandingkan institusi pemberitaan internasional yang sering dianggap memihak kepentingan asing.

Kehadiran saluran ini menggantikan posisi banyak media arus utama yang telah dicabut izin siarannya oleh pemerintah junta dalam satu tahun terakhir. Para jurnalis lokal pun kini bekerja di bawah bayang-bayang ancaman sensor ketat dan penangkapan sewenang-wenang.

Pakar komunikasi internasional melihat kemitraan ini sebagai upaya Rusia untuk memperluas pengaruh di benua Afrika melalui propaganda digital dan siaran televisi. Rusia memberikan dukungan teknis dan konten untuk membantu operasional saluran tersebut secara berkelanjutan.

Dukungan teknis ini diperkirakan menelan biaya yang tidak sedikit, meskipun rincian pendanaan antara junta dan pihak Rusia tetap dirahasiakan dari publik. Sebagai perbandingan, proyek media serupa di negara berkembang sering membutuhkan investasi awal mencapai puluhan miliar rupiah per tahun.

Keberadaan Tafouk TV mengubah peta kompetisi informasi di kawasan Sahel secara signifikan. Kini warga di Mali, Burkina Faso, dan Niger menghadapi tantangan baru dalam mengakses informasi yang objektif dan independen.

Kondisi ini menambah daftar panjang negara yang mulai membatasi kebebasan pers demi menjaga stabilitas rezim yang berkuasa. Kebijakan ini tentu menuai kecaman dari organisasi internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia.

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda pelonggaran aturan bagi media asing yang ingin meliput secara bebas di tiga negara tersebut. Kondisi lapangan yang tertutup menyulitkan verifikasi atas berbagai klaim yang disampaikan oleh saluran televisi baru ini.

Masyarakat internasional terus memantau perkembangan media di Afrika guna melihat apakah narasi Rusia akan memengaruhi persepsi warga lokal terhadap kebijakan luar negeri mereka. Persaingan geopolitik kini bergeser dari sekadar pengerahan pasukan militer ke ranah kendali informasi yang lebih masif dan terstruktur.