Aturan Baru Inggris Terhadap DeFi Berisiko Mematikan Inovasi Aset Kripto

Kebijakan kripto terbaru di Inggris yang akan berlaku pada Oktober 2027 memicu kekhawatiran serius bagi pelaku industri keuangan digital.
Katie Harries, Kepala Kebijakan Eropa di Coinbase, menilai aturan tersebut dapat menciptakan larangan terselubung bagi perusahaan berlisensi untuk menyediakan akses ke layanan keuangan terdesentralisasi atau Decentralized Finance (DeFi).
DeFi merupakan teknologi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna meminjam, meminjamkan, dan memperdagangkan aset secara langsung tanpa perantara seperti bank. Sistem ini bekerja layaknya internet yang menawarkan efisiensi biaya serta kecepatan transaksi, namun tantangan muncul ketika aturan otoritas keuangan mengharuskan seluruh aktivitas dilakukan melalui entitas berizin.
Financial Conduct Authority (FCA) sebagai regulator di Inggris kini mewajibkan platform berlisensi hanya mengeksekusi pesanan pelanggan di tempat yang juga telah memiliki otorisasi resmi. Masalahnya, protokol DeFi bersifat terdesentralisasi sehingga tidak memiliki entitas manusia atau badan hukum yang dapat mengajukan izin tersebut.
Kondisi ini menciptakan kebuntuan operasional bagi perusahaan penyedia jasa keuangan. Jika tidak ada perubahan pendekatan dari pemerintah, platform resmi berisiko melanggar aturan hanya karena memfasilitasi interaksi dengan protokol keuangan otomatis tersebut.
Padahal, pemerintah Inggris telah berulang kali menyatakan ambisi untuk memimpin pasar aset digital dunia. Ambisi tersebut berpotensi terhambat jika perusahaan lokal justru dilarang terhubung dengan infrastruktur dasar teknologi masa depan.
Baca juga tulisan lainnya dari Dimas Ardianto
Penulis: Dimas Ardianto
Editor: Beritana Editor












