Belanda Batalkan Implementasi Microsoft 365, Pilih Migrasi ke Open Source

Pemerintah Belanda secara resmi membatalkan rencana penggunaan layanan cloud Microsoft 365 untuk otoritas pajak dan kepabeanan negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memperkuat kedaulatan digital di lingkungan pemerintahan.

Keputusan tersebut muncul setelah Dewan Penasihat Penilaian ICT Belanda mengeluarkan rekomendasi pada bulan Juni lalu untuk menghentikan penggunaan layanan cloud publik milik Microsoft. Badan tersebut menilai sistem cloud publik memiliki celah dalam aspek keamanan data serta kendali informasi.

Sekitar 5.000 pegawai sebenarnya telah bermigrasi ke sistem Microsoft 365 sebelum rencana ini akhirnya dihentikan pada Juli. Pemerintah Belanda kini mengalihkan fokus pada pengembangan infrastruktur berbasis on-premises dan solusi perangkat lunak open source untuk masa depan.

Sekretaris Negara Bidang Keuangan, Eelco Eerenberg, menjelaskan jadwal transisi ini dalam surat kepada parlemen. Sistem surel dan kalender akan mulai beroperasi di server lokal pada 2027, diikuti dengan adopsi alat kolaborasi berbasis open source di tahun 2028.

Langkah Belanda ini bukan fenomena tunggal di Eropa dalam upaya mengurangi ketergantungan pada raksasa teknologi asal Amerika Serikat. Fenomena kedaulatan digital merujuk pada hak suatu negara untuk memiliki kendali penuh atas data serta infrastruktur teknologinya tanpa campur tangan pihak luar.

Berdasarkan data Linux Foundation Europe, sebanyak 94 persen organisasi di Uni Eropa menyatakan bahwa kedaulatan digital menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tren serupa di Swiss, Jerman, Prancis, dan Austria yang mulai beralih menggunakan Linux serta perangkat lunak open source lainnya.

Terdapat sejumlah keberatan teknis yang mendasari pembatalan di Belanda, termasuk kekhawatiran mengenai prosedur enkripsi dan potensi kebocoran data. Pemerintah Belanda merasa bahwa konfigurasi standar Microsoft 365 belum memberikan jaminan keamanan yang memadai untuk dokumen-dokumen bersifat rahasia.

Dewan Penasihat ICT juga menyoroti risiko ketergantungan pada vendor, atau vendor lock-in, yang dapat mengurangi fleksibilitas operasional pemerintah di masa depan. Ketiadaan strategi keluar yang jelas membuat ketergantungan pada Microsoft dipandang sebagai ancaman terhadap otonomi digital negara.

Rencana pengembangan selanjutnya mencakup inisiatif bernama DAWO, atau Lingkungan Kerja Otonom Digital untuk Pemerintah. Inisiatif ini akan mengganti sistem operasi Windows dengan distribusi Linux lokal bernama NixOS untuk seluruh perangkat kerja pegawai pemerintah.

Meskipun transisi ini akan memakan waktu, pemerintah Belanda menegaskan bahwa ini adalah langkah menuju kemandirian teknologi yang berkelanjutan. Implementasi perangkat lunak open source seperti Nextcloud untuk penyimpanan dan Collabora untuk pengolah dokumen kini tengah dipertimbangkan sebagai pengganti paket Microsoft Office.