Dilema Prancis: Upaya Efisiensi Anggaran di Tengah Gelombang Protes Pelajar

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu tengah menghadapi tantangan berat saat pemerintah berupaya menekan pengeluaran negara di tengah protes meluas dari sektor pendidikan. Selama dua pekan terakhir, para pelajar di berbagai wilayah Prancis turun ke jalan guna menyuarakan kemarahan mereka terkait pembatalan kelas, kepadatan ruang belajar, serta kondisi fasilitas sekolah yang memprihatinkan.

Situasi ini semakin memanas akibat terjadinya bentrokan fisik antara massa pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian.

Pemerintah Prancis menuding partai sayap kiri, La France Insoumise, memanfaatkan ketegangan ini untuk kepentingan politik praktis. Upaya Menteri Pendidikan Edouard Geffray untuk meredam situasi melalui dialog dengan perwakilan pelajar pada Jumat lalu terbukti tidak membuahkan hasil, sehingga aksi protes nasional tetap berlanjut pada Selasa.

Lecornu akhirnya turun tangan dengan memberikan arahan konkret kepada jajaran menteri untuk segera membenahi sistem pendidikan. Proposal tersebut mencakup percepatan penanganan pembatalan kelas, perbaikan infrastruktur sekolah agar tahan terhadap gelombang panas, serta transparansi sistem penerimaan universitas yang dikenal dengan nama Parcoursup.

Parcoursup adalah portal daring yang menjadi gerbang utama seleksi masuk perguruan tinggi bagi siswa di Prancis.

Pemerintah menargetkan keputusan awal terkait pendanaan dan jadwal perbaikan akan diumumkan pada akhir bulan ini. Namun, Lecornu terjepit di antara janji perbaikan layanan publik dan keharusan menjalankan kebijakan anggaran ketat atau austerity budget.

Dalam draf anggaran 2027 yang diajukan ke parlemen, pemerintah berencana memangkas pengeluaran sebesar 54 miliar euro atau sekitar Rp907 triliun. Langkah ini dilakukan untuk menekan defisit anggaran agar kembali ke ambang batas 3 persen yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

Eileen Keller dari Franco-German Institute di Ludwigsburg menilai bahwa draf anggaran ini merupakan sinyal bagi pasar keuangan bahwa pemerintah serius bertanggung jawab atas utang negara. Meski demikian, efisiensi tersebut menyasar sektor-sektor krusial, termasuk dana pensiun dan layanan kesehatan masyarakat.

Kondisi ini diperparah oleh melonjaknya beban bunga utang pemerintah yang kini mencapai 74 miliar euro atau sekitar Rp1.243 triliun. Anggaran untuk membayar bunga utang tersebut bahkan melebihi alokasi dana untuk sektor pendidikan maupun pertahanan nasional.

Ketergantungan Prancis terhadap pasar keuangan semakin tinggi dengan rasio utang yang mencapai 119 persen dari total output ekonomi. Sebagai perbandingan, rasio utang Jerman hanya berada di angka 64 persen.

Ketidakpastian politik di Prancis pun kian nyata menjelang pemilihan presiden musim semi tahun 2027. Pemerintah saat ini tidak memiliki mayoritas kursi di parlemen, sehingga kebijakan pemotongan anggaran diprediksi akan mendapat tentangan keras dari oposisi.

Bagi publik Prancis, konflik ini mencerminkan keresahan mendalam mengenai prioritas negara ke depan. Mereka menuntut standar kualitas pendidikan dan kesehatan yang tetap terjaga, sementara pemerintah ditekan oleh beban utang dan ekspektasi pasar global.

Lecornu kini berada dalam posisi sulit karena harus mampu menjawab tuntutan kaum muda tanpa memicu gerakan sosial yang lebih masif. Kegagalan dalam mengelola transisi ekonomi ini berisiko menciptakan gejolak sosial baru yang mungkin menyamai skala protes Yellow Vests di masa lalu.