Illinois Tunda Pajak Kripto Kontroversial, Pengguna Bernapas Lega

Pengguna aset digital di Illinois, Amerika Serikat, mendapatkan keringanan selama enam bulan menyusul kesepakatan penundaan yang diajukan oleh pejabat negara. Kesepakatan ini, jika disetujui oleh hakim, akan menunda pemberlakuan Pajak Aset Digital Illinois dari 1 Januari menjadi 1 Juli 2027.

Langkah penundaan ini merupakan hasil dari pengajuan bersama yang diajukan Kamis lalu di Pengadilan Sirkuit Sangamon County. Pengajuan tersebut secara spesifik meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah praperadilan atau memblokir sementara pajak tersebut, serta menunda tanggal efektifnya hingga Juli tahun depan.

Inisiatif penundaan ini berakar dari gugatan hukum yang diajukan oleh Chamber of Digital Commerce, yang dikenal sebagai The Digital Chamber, bersama dengan Illinois Blockchain Association. Keduanya menggugat Direktur Departemen Pendapatan Illinois, David Harris, dan Jaksa Agung Kwame Raoul. Karena sifat mosi yang disepakati atau "stipulasi", kedua belah pihak mengajukan permintaan yang sama kepada hakim.

Namun, persetujuan akhir tetap berada di tangan pengadilan.

The Digital Chamber mengumumkan kesepakatan ini melalui platform X, dan mengapresiasi tim pengacara mereka dari Bellementis PLLC. Meskipun penundaan ini memberikan jeda, kasus hukumnya belum selesai. Kelompok industri tersebut masih terus memperdebatkan apakah pajak itu konstitusional dan dapat ditegakkan.

Pajak Aset Digital ini disahkan oleh Gubernur JB Pritzker pada Juni lalu, sebagai bagian dari anggaran negara bagian tahun 2027. Undang-undang tersebut menetapkan pungutan sebesar 0,2% untuk aktivitas kripto di Illinois, termasuk pembelian dan transfer. Pungutan ini akan dikumpulkan oleh perantara aset digital, seperti bursa-bursa besar.

Sebelumnya, Crypto Council for Innovation sempat menyebutnya sebagai "pajak aset digital paling menghukum" di Amerika Serikat. Para legislator memperkirakan pajak ini dapat menghasilkan pendapatan sebesar USD 60 juta (sekitar Rp975 miliar) pada tahun 2027.

Para kritikus secara spesifik menyoroti cakupan luas penerapan pungutan tersebut. The Digital Chamber berpendapat bahwa pajak ini akan dikenakan kepada pengguna, terlepas dari apakah mereka merealisasikan keuntungan atau tidak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap investor ritel yang mungkin tidak menyadari kewajiban pajak atas setiap transaksi.

Sementara itu, Illinois Blockchain Association dan Crypto Council for Innovation sedang mengupayakan gugatan terpisah. Pada 9 September lalu, mereka juga mengajukan permohonan ke pengadilan yang sama untuk memblokir pajak tersebut. Argumen utama mereka adalah bahwa perusahaan-perusahaan telah mengeluarkan jutaan dolar untuk membangun sistem kepatuhan pajak tanpa panduan yang jelas dari pemerintah negara bagian.

Ketiadaan kejelasan ini mempersulit persiapan mereka menghadapi implementasi pajak baru.

Di kancah nasional, Komite Cara dan Sarana Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah memajukan RUU "Digital Asset Tax Certainty Act" bulan lalu. Rancangan undang-undang ini, antara lain, bertujuan untuk menghapus perhitungan untung atau rugi atas biaya jaringan yang memenuhi syarat senilai USD 10 atau kurang, mulai berlaku pada tahun 2028. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian yang berkembang di tingkat federal terhadap kompleksitas perpajakan aset digital.