Israel Aktifkan Kembali Permukiman Israel di Tepi Barat, Langgar Hukum Internasional

Pemerintah Israel kembali mengaktifkan permukiman Israel di Tepi Barat yang sebelumnya telah dikosongkan selama dua dekade, sebuah langkah yang memicu ketegangan baru di wilayah pendudukan tersebut. Langkah sepihak ini memicu protes internasional karena memperkecil peluang solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

Sebanyak 30 keluarga pemukim Yahudi dilaporkan telah tiba di wilayah Kadim, Jenin utara, dengan pengawalan ketat dari militer Israel.

Para pemukim tersebut datang dalam kelompok-kelompok kecil menggunakan mobil yang dipasangi bendera Israel, melewati lahan pertanian dan desa-desa milik warga Palestina. Sebagian dari mereka membawa karavan yang memuat kasur, furnitur, hingga bahan bangunan untuk mendirikan hunian baru. Pengaktifan kembali Kadim dimungkinkan setelah pemerintahan sayap kanan Israel mencabut undang-undang yang melarang warga Yahudi tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 2005.

"Setelah 21 tahun kejahatan pengusiran dari Samaria utara, kami telah menyelesaikan perbaikan sejarah dan kembali ke permukiman Kadim," ujar Menteri Keuangan Israel yang beraliran kanan jauh, Bezalel Smotrich, saat menghadiri upacara pembukaan kembali permukiman tersebut.

Samaria utara adalah istilah alkitabiah yang kerap digunakan oleh kelompok nasionalis Israel untuk merujuk pada wilayah utara Tepi Barat. Kehadiran Smotrich bersama jajaran pejabat tinggi lainnya, termasuk Ketua Parlemen Knesset Amir Ohana, mempertegas dukungan penuh pemerintah terhadap ekspansi ini.

Kadim sebelumnya dikosongkan pada tahun 2005 oleh pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon sebagai bagian dari Rencana Penarikan Diri Sepihak. Saat itu, Israel menarik seluruh pemukim dan tentaranya dari Jalur Gaza serta membongkar empat permukiman di Tepi Barat utara karena dinilai terlalu mahal untuk dilindungi dan tidak memiliki nilai strategis. Kini, di bawah pemerintahan koalisi Benjamin Netanyahu yang disokong kelompok ultranasionalis, kebijakan penarikan diri tersebut resmi dibatalkan sepenuhnya.

Hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat, menyatakan bahwa seluruh permukiman yang dibangun oleh kekuatan pendudukan di atas tanah jajahan adalah tindakan ilegal.

Warga Palestina di sekitar wilayah Kadim menyaksikan kembalinya para pemukim ini dengan perasaan cemas dan pasrah. Seorang petani sayur Palestina berusia 53 tahun menceritakan masa kecilnya saat pertama kali melihat Kadim dibangun, lalu dievakuasi, dan sekarang harus menyaksikan tanah tersebut direbut kembali.

"Dulu kami bisa hidup berdampingan secara damai, tetapi sekarang situasinya sangat berbeda dan menakutkan," ungkap petani yang keluarganya mengungsi dari Haifa saat Perang Arab-Israel tahun 1948 tersebut. Ia menambahkan bahwa keponakannya telah diusir dari kebun jeruk milik keluarga oleh para pemukim bersenjata. Menurutnya, tidak ada lagi tempat untuk mengungsi dan mereka kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap hari.

Sejan menjabat pada akhir tahun 2022, pemerintahan Netanyahu dilaporkan telah menyetujui pembangunan lebih dari 100 permukiman baru di seluruh Tepi Barat.

Hagit Ofran, Direktur Program Pemantau Permukiman di organisasi Peace Now, menilai pembangunan masif di sekitar Jenin merupakan upaya cepat pemerintah untuk memperluas wilayah sebelum pemilu Israel digelar pada Oktober mendatang. Salah satu permukiman baru yang baru saja diresmikan adalah Emek Dotan di sebelah barat Jenin, yang kini sudah dihuni puluhan keluarga Yahudi.

Seorang guru sekolah bernama Samer Jaber, yang tinggal tepat di sebelah Emek Dotan, mengaku kerap mendapat intimidasi dari para pemukim baru. Kelompok pemukim tersebut sering berdiri di depan rumahnya untuk merekam aktivitas keluarganya, bahkan menyorotkan lampu sorot bertenaga tinggi ke arah jendela kamar pada dini hari. Jaber, yang mengalami gangguan penglihatan dan cedera kaki, merasa sangat tidak berdaya karena para pemukim tersebut membawa senjata api.

"Sistem demokrasi telah berakhir, semua kemajuan dan modernitas itu hanya bohong belaka," tutur Jaber dengan nada kecewa melihat ketidakberdayaan dunia internasional dalam menghentikan perluasan permukiman ini.

Bersamaan dengan pembangunan hunian, militer Israel juga mendirikan dua pangkalan militer baru di sekitar Jenin dengan tembok beton tinggi dan kawat berduri. Pos militer tersebut dibangun di atas tanah Palestina yang disita di dekat Kamp Pengungsian Jenin, menjadikannya pangkalan militer pertama yang dibangun di bawah kendali penuh Otoritas Palestina sejak Kesepakatan Oslo tahun 1993.

Gubernur Otoritas Palestina untuk wilayah Jenin, Kamal Abu al-Rub, mengkhawatirkan penyitaan lahan ini merupakan skenario terselubung untuk memecah belah kota Jenin seperti yang terjadi di Hebron dan Yerusalem. Ia menggambarkan dua dekade tanpa pemukim di Jenin sebagai masa-masa yang tenang bagi warga lokal. Namun, kini kedamaian itu berubah menjadi situasi sulit akibat penutupan jalan, penggusuran lahan, dan intimidasi yang terus terjadi.