Ketegangan di Langit Suriah: Israel dan Turki Berebut Pengaruh Regional

Namun, belum jelas apakah pengerahan pasukan tersebut memang direncanakan dalam jangka panjang, atau bahkan akan segera terjadi saat serangan dilancarkan. Bukti-bukti mengenai hal ini tidak tersedia untuk publik.

Meski demikian, kantor berita Reuters pada April 2025 pernah mengutip sumber anonim yang mengatakan Turki telah memeriksa setidaknya tiga pangkalan udara di Suriah. Ankara disebut ingin menempatkan pasukannya di sana sebagai bagian dari pakta pertahanan gabungan yang direncanakan.

Baca Juga:

ESDM Kirim 48 Genset ke Puskesmas NTT, Tingkatkan Layanan Medis Kemenag Bantah Keras Isu Mundurnya Menag Nasaruddin Umar untuk PBNU Prabowo Targetkan Karhutla RI Tuntas dalam Dua Pekan, Waspada El Nino Serangan udara Israel juga sudah terjadi saat itu.

Lembaga kajian yang berbasis di Washington DC, Foundation for Defense of Democracies (FDD), yang dikenal pro-Israel, membenarkan serangan itu. FDD menilai Israel khawatir Ankara dapat menggunakan kehadiran militernya di Suriah sebagai platform untuk menekan atau mengancam Israel, dan tetap mewaspadai hubungan erat antara Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa dan kepemimpinan Turki.

Namun, bagi Bente Scheller, seorang pakar Suriah dari Heinrich Böll Foundation—lembaga yang berafiliasi dengan Partai Hijau Jerman—penjelasan ini kurang memadai.

“Sejauh ini tidak ada bukti bahwa pasukan Turki memang seharusnya ditempatkan di sana,” katanya kepada DW. Scheller menambahkan, meskipun Israel mungkin memiliki intelijennya sendiri, serangan baru-baru ini harus dilihat dalam konteks kebijakan Israel secara keseluruhan terhadap Suriah, serta peran regional Turki yang semakin besar.

Marcus Schneider, seorang analis Timur Tengah di Friedrich Ebert Foundation Jerman—lembaga yang berafiliasi dengan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD)—yang berbasis di Beirut, juga menunjukkan bahwa perjuangan perebutan kekuasaan dan pengaruh tengah terjadi di Suriah dan sekitarnya.

“Serangan ini terutama menimbulkan pertanyaan tentang tatanan militer seperti apa yang akan muncul di Suriah di masa depan,” ujarnya kepada DW.

Menurutnya, Israel ingin menjaga Suriah tetap lemah, karena sebuah negara berdaulat yang mengendalikan wilayah udaranya akan membatasi kebebasan bertindak militer Israel. “Koridor untuk serangan terhadap Iran melewati Suriah,” jelas Schneider. Oleh karena itu, Suriah yang berdaulat dapat menjadi hambatan strategis bagi Israel.

Kekhawatiran keamanan Israel yang meningkat pasca-serangan teror Hamas pada 7 Oktober memang bisa dimengerti, tambah Scheller. Di samping itu, Israel tentu juga melihat dengan kekhawatiran perkembangan lain yang melampaui Suriah.

“Israel tidak diragukan lagi menyadari bagaimana Turki saat ini berupaya memposisikan diri sebagai hegemon regional,” kata Scheller.

Serangan di Abu al-Duhur, menurutnya, “jelas juga merupakan pesan bagi Turki.”

Turki mendukung Presiden Suriah al-Sharaa dan berkomitmen pada Suriah yang bersatu, termasuk wilayah di bagian timur laut negara itu, tempat mayoritas populasi Kurdi berada. Selama bertahun-tahun, Turki telah menyerang bekas zona otonomi pimpinan Kurdi di sepanjang perbatasan selatannya. Pada Selasa, komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi mengumumkan pembubaran resmi kelompok tersebut.

Analisis dari lembaga kajian AS, Carnegie Foundation, menggambarkan situasi ini sebagai persaingan strategis antara Israel dan Turki. “Wilayah timur laut juga merupakan arena utama tempat dua visi strategis yang didorong secara eksternal untuk Suriah saling berbenturan,” tulisnya.

International Crisis Group juga memandang Suriah sebagai garis patahan antara Turki, kekuatan regional yang sedang bangkit, dan Israel.

Hubungan Suriah yang membaik dengan Amerika Serikat, yang berarti dukungan AS, menawarkan prospek baru bagi negara itu, terlepas dari masa lalu Islamis pemimpin barunya, Presiden Ahmad al-Sharaa. Pada musim panas 2025, AS mulai secara bertahap melonggarkan sanksi, dan pada November tahun yang sama, al-Sharaa diterima oleh Presiden AS Trump di Gedung Putih. Keduanya bertemu lagi di sela-sela KTT NATO di Ankara pada Juli 2026.

Pada awal 2026, AS menarik pasukan militernya dari Suriah, dan pada Senin (24 Agustus) secara resmi menghapus negara itu dari daftar negara sponsor terorisme.

Namun, dalam situasi saat ini, Suriah tampaknya sangat mengandalkan dirinya sendiri, termasuk dalam hubungannya dengan Turki. Bagi analis Marcus Schneider, potensi kehadiran Turki tidak sebanding dengan kehadiran Iran sebelumnya selama rezim Assad.

Berlawanan dengan pandangan yang dipegang Israel, Schneider berpendapat bahwa Ankara terutama tertarik pada Suriah yang stabil dan dalam mengamankan perbatasan selatannya. “Ide bahwa Turki, anggota NATO, akan menyerang Israel, kekuatan nuklir, adalah hal yang tidak masuk akal,” katanya. Masalah sebenarnya, menurutnya, adalah Israel semakin memandang Turki sebagai musuh strategis dan menafsirkan kemampuan Turki sebagai bukti niat yang tidak bersahabat.

Al-Sharaa mencari dukungan kebijakan luar negeri di mana pun ia bisa menemukannya, amati Scheller. “Dalam beberapa bulan terakhir, Turki semakin menjadi salah satu negara tempat Damaskus mengharapkan bantuan konkret.” Ini bukan hanya masalah keamanan, Scheller menjelaskan, Ankara ingin memperluas pengaruh regionalnya dan pada saat yang sama memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas di sepanjang perbatasan bersama.

Setelah penggulingan penguasa Suriah Bashar Assad pada Desember 2024, Israel membangun zona keamanan di utara Dataran Tinggi Golan dan berulang kali menyerang target-target Suriah.

Menurut analisis Carnegie Foundation, seruan untuk zona penyangga semacam itu sangat mengakar dalam pemikiran keamanan Israel. Namun, niat untuk secara permanen memecah-belah Suriah agar tetap lemah, yang kadang-kadang dikaitkan oleh analis pada Israel, kurang jelas.

Lembaga kajian AS FDD mengambil pandangan berbeda, menunjuk pada skeptisisme Israel terhadap militer Suriah yang baru dan dukungan Turki. Namun, Schneider mencatat bahwa rezim baru di Suriah telah mengulurkan tangan kepada Israel sejak awal, terlepas dari asal-usul ideologisnya.

“Damaskus tidak menginginkan perang dengan Israel,” katanya, seraya menambahkan bahwa Suriah ingin mendapatkan kembali kedaulatan nasionalnya.

Justru aspirasi inilah yang berbenturan dengan kehadiran militer Israel dan garis merahnya.

“Suriah terjebak di antara dua negara tetangga yang secara militer kuat, yang tidak menghormati kedaulatan maupun integritas teritorialnya,” ujar Scheller.

Menurutnya, hasilnya kini akan bergantung pada keterampilan negosiasi al-Sharaa. “Bagaimana ia bisa mempertahankan kedaulatan Suriah terhadap kedua tetangga ini dan benar-benar merumuskan jalur Suriah yang berbeda?” Namun, kelemahan Suriah tidak hanya terletak pada inferioritas militernya. Negara itu harus terlebih dahulu mengembangkan tatanan politik yang layak, catatnya.

Ini juga menjadi titik tolak bagi ilmuwan politik Haid Haid dalam analisisnya untuk lembaga kajian Inggris Chatham House. “Keberhasilan kebijakan luar negeri Suriah memang signifikan, tetapi itu tidak dapat, dengan sendirinya, menjamin stabilitas. Dalam artian ini, kerentanan terbesar Suriah bukan terletak pada perbatasannya, melainkan di dalam negeri.