Ketidakpastian Program Nuklir Iran di Tengah Ancaman Mundur dari Traktat NPT

Program nuklir Iran kini memasuki fase paling krusial dalam sejarahnya seiring dengan munculnya perdebatan internal di Teheran mengenai kemungkinan penarikan diri dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau Non-Proliferation Treaty (NPT).

NPT merupakan perjanjian internasional yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir serta mempromosikan kerja sama dalam penggunaan energi atom secara damai. Ketidakpastian semakin mendalam setelah Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) melaporkan penurunan pengawasan ketat terhadap fasilitas nuklir di negara tersebut.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, sempat menyatakan kesiapan Teheran untuk mengencerkan stok uranium yang diperkaya dan menerima inspeksi internasional dalam wawancara dengan Fox News pekan lalu. Ia menegaskan keterbukaan tersebut selama kesepakatan komprehensif dapat tercapai dalam kerangka hukum internasional yang berlaku.

Pernyataan bernada diplomatik tersebut justru berbanding terbalik dengan retorika yang disampaikan oleh sejumlah tokoh militer dan politik di Teheran. Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengisyaratkan bahwa tindakan Amerika Serikat dan Israel telah membuka peluang bagi negaranya untuk meninggalkan NPT, meski keputusan resmi belum diambil.

Kekhawatiran dunia internasional meningkat setelah citra satelit yang dirilis The Daily Telegraph menunjukkan aktivitas konstruksi aktif di sejumlah fasilitas nuklir Iran. Pembangunan kembali tampak terjadi di situs Taleghan 2 dalam kompleks Parchin dan sebuah fasilitas bawah tanah di dekat fasilitas nuklir Natanz yang dikenal sebagai Pickaxe Mountain.

Situs-situs ini sebelumnya sempat menjadi sasaran serangan udara selama konflik militer antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Para analis mencurigai rekonstruksi besar-besaran ini dilakukan untuk memindahkan peralatan sensitif dan material uranium lebih dalam ke bawah permukaan tanah demi menghindari deteksi maupun serangan lanjutan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan posisi Washington di Majelis Umum PBB dengan menyatakan tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Ketegangan ini memicu debat mengenai efektivitas diplomasi dan kepatuhan Iran terhadap perjanjian nuklir 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, berpendapat bahwa strategi Teheran selama ini hanyalah kedok untuk ambisi jangka panjang mereka. Ia menilai IAEA tidak pernah memiliki akses memadai ke pangkalan militer Iran, tempat komponen senjata nuklir diduga dikembangkan secara rahasia.

Situasi geopolitik kian pelik setelah wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam sebuah serangan udara Israel pada tahun 2026. Kepergian Khamenei memicu pertanyaan besar terkait status fatwa yang melarang produksi dan penimbunan senjata nuklir, yang selama ini menjadi argumen utama Iran mengenai sifat damai program nuklir mereka.

Pengganti Khamenei, Mojtaba Khamenei, hingga kini belum memberikan penegasan ulang atas fatwa tersebut. Tim Bosch, mantan pejabat intelijen senior Belanda, mencatat bahwa kelompok penentang senjata nuklir di dalam struktur kekuasaan Teheran kini jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya.

Hingga saat ini, belum ada bukti konklusif mengenai perubahan doktrin nuklir resmi Iran. Namun, dengan akses inspeksi IAEA yang sangat terbatas, dunia hanya bisa berspekulasi mengenai seberapa jauh kemajuan teknis yang telah dicapai oleh rezim tersebut dalam pengayaan uranium menuju level senjata nuklir.