Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo, Joseph Kabila, secara resmi memimpin gerakan politik-militer baru yang dikenal sebagai Front for the Refoundation of the Nation atau FRN.
Keputusan tersebut menempatkan Kabila dalam posisi konfrontasi terbuka dengan pemerintahan Presiden Felix Tshisekedi. Pengumuman pembentukan koalisi ini disampaikan pada 12 Oktober di kediaman pribadinya di Goma, wilayah timur Kongo, dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh dari aliansi pemberontak AFC/M23.
Claude Ibalanky, penasihat koalisi FRN, menyatakan bahwa organisasi ini dibentuk untuk menyatukan kekuatan oposisi yang selama ini bergerak secara terpisah. Struktur baru ini menggantikan Congo River Alliance yang sebelumnya menjadi sekutu utama bagi pemberontakan M23. Para pemimpin pemberontak seperti Corneille Nangaa dan Bertrand Bisimwa kini berada di bawah payung organisasi baru tersebut bersama komandan senior M23, Sultani Makenga.
Langkah strategis ini mencuat di tengah upaya diplomatik yang sedang berjalan untuk meredam konflik berkepanjangan antara militer Kongo dan kelompok pemberontak. Pemerintah Kongo sendiri sebelumnya telah menuding Kabila memberikan dukungan terhadap pemberontakan, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh sang mantan presiden.
Pada 30 September 2025, pengadilan militer Kongo menjatuhkan vonis hukuman mati in absentia terhadap Kabila atas tuduhan pengkhianatan dan kejahatan perang. Kabila menolak putusan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi bermotif politik.
Pejabat partai berkuasa, Union for Democracy and Social Progress, Adolph Amisi Makutano, mengkritik keras keterlibatan publik Kabila. Makutano menyebut langkah tersebut sebagai aib bagi bangsa karena secara terang-terangan bersekutu dengan pihak yang melawan negara.
Kawasan timur Kongo sendiri memiliki sejarah kelam yang dipicu oleh sisa-sisa genosida Rwanda tahun 1994, di mana berbagai kelompok bersenjata memanfaatkan perbatasan untuk melancarkan konflik. Kelompok M23, yang namanya diambil dari perjanjian damai 23 Maret 2009, mengklaim bahwa pemerintah gagal memenuhi janji perlindungan terhadap warga minoritas Tutsi dan integrasi pasukan.
Analisis dari European Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa langkah ini mempertegas ambisi politik Kabila yang masih sangat kuat. Para pengamat khawatir bahwa pergeseran aliansi ini justru akan membuat proses negosiasi damai menjadi jauh lebih rumit daripada sebelumnya.
Ahli konflik Cliffton Chifuwe menekankan bahwa kehadiran Kabila dalam barisan pemberontak meningkatkan standar kesepakatan yang harus dicapai. Perdamaian permanen di wilayah tersebut tidak hanya membutuhkan penghentian senjata, namun juga pemulihan otoritas negara secara penuh.
Situasi kemanusiaan di Kongo terus memburuk seiring dengan pengungsian massal warga sipil akibat pertempuran. Masyarakat internasional kini menanti apakah pergeseran peta politik ini akan membuka ruang dialog baru atau justru memperpanjang krisis yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Afrika Tengah.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor
