Gerakan Protes Cockroach Janata Party Guncang Stabilitas Politik India di New Delhi

Ribuan pengunjuk rasa ditahan dan sejumlah pemimpin gerakan ditangkap setibanya di bandara saat ibu kota India, New Delhi, berada dalam pengamanan ketat. Gelombang protes yang dimotori oleh kelompok pemuda ini menargetkan kebijakan Komisioner Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar, menyusul dugaan penghapusan 130 juta nama dari daftar pemilih tetap secara nasional.

Gerakan yang menamakan diri Cockroach Janata Party atau CJP ini bermula sebagai aksi sindiran di media sosial. Nama tersebut merupakan parodi dari Bharatiya Janata Party yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi.

Istilah kecoak sendiri merujuk pada pernyataan kontroversial Kepala Hakim India, Surya Kant, yang sempat melabeli kaum muda pengangguran sebagai kecoak. Kelompok ini kini menjelma menjadi kekuatan yang cukup vokal dalam menuntut transparansi lembaga pemilu.

Abhijeet Dipke selaku pendiri CJP ditahan aparat kepolisian sesaat setelah mendarat di New Delhi pada Sabtu lalu. Selain dia, rekan penggerak lainnya seperti Ashutosh Ranka dan Saurav Das juga menghadapi tindakan serupa di ibu kota.

Aparat keamanan melakukan langkah preventif dengan mendatangi kediaman tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk pegiat media sosial Dhruv Rathee yang memiliki jutaan pengikut. Di pusat kota, bus-bus polisi dikerahkan untuk membawa para pengunjuk rasa menuju lokasi penahanan yang jauh dari pusat keramaian.

Data media lokal mencatat setidaknya 3.000 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian di seluruh penjuru kota. Aksi ini terjadi di tengah perayaan 25 tahun masa kepemimpinan Narendra Modi dalam pemerintahan, baik di tingkat negara bagian maupun nasional.

Analis politik berbasis di Delhi, Nilanjan Mukhopadhyay, menilai pengerahan aparat dalam skala masif justru menjadi sinyal kelemahan bagi posisi politik Modi. Meski pemerintah menggunakan strategi pengamanan baru seperti pemblokiran internet dan penangkapan di bandara, eskalasi protes tetap sulit diredam sepenuhnya.

Jantar Mantar, situs bersejarah yang biasanya menjadi lokasi berkumpul massa, kini tidak lagi diizinkan oleh pemerintah untuk tempat berunjuk rasa. Keputusan ini memicu kekhawatiran baru mengenai kebebasan sipil di India yang kian menyempit di bawah pengawasan ketat otoritas setempat.

Sosiolog Surinder Singh Jodhka berpendapat bahwa gerakan ini mencerminkan semangat baru bagi masyarakat yang sempat merasa putus asa dengan dominasi kelompok sayap kanan. Meskipun banyak pihak membandingkan situasi ini dengan pergolakan di Bangladesh atau Nepal, para ahli percaya institusi negara di India masih terlalu kuat untuk mengalami pergantian kekuasaan secara mendadak.

Fokus utama pengunjuk rasa saat ini bukan menggulingkan pemerintah, melainkan menuntut pemulihan integritas lembaga-lembaga demokrasi. Ketidakpuasan yang terus membara ini diprediksi akan menjadi tantangan serius bagi pengaruh politik Modi pada pemilihan umum mendatang di tahun 2029.