Laporan OCC Ungkap Tren Debanking Sektor Aset Digital dan Industri Berisiko

Kantor Pengawas Mata Uang Amerika Serikat, atau Office of the Comptroller of the Currency (OCC), resmi merilis laporan mengenai tren penutupan akses layanan keuangan yang dikenal sebagai debanking. Praktik ini kini turut menyasar berbagai perusahaan yang bergerak di sektor aset digital.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah lembaga keuangan telah menerapkan kebijakan publik maupun internal yang membatasi akses layanan bagi industri tertentu. Selain sektor aset kripto, pembatasan serupa juga diberlakukan pada pelaku bisnis di bidang minyak, gas, tembakau, dan senjata api.
Tindakan ini merespons instruksi eksekutif Presiden Donald Trump pada Agustus 2025 yang bertujuan mencegah praktik debanking secara tidak sah. Kebijakan ini muncul setelah adanya keresahan luas dari para pelaku industri mengenai sulitnya mengakses layanan perbankan dasar.
Pihak OCC menyatakan bahwa banyak institusi keuangan membatasi aktivitas aset digital, termasuk terhadap penerbit token maupun bursa kripto, karena kekhawatiran terkait kejahatan finansial. Sektor ini sering berada dalam posisi rentan karena regulasi yang terus berkembang.
Pada November 2024, lebih dari 30 pimpinan perusahaan teknologi dan kripto melaporkan penolakan layanan perbankan. Para pelaku industri kemudian menjuluki fenomena ini sebagai Operation Chokepoint 2.0, sebuah istilah yang merujuk pada upaya pemerintah era Obama untuk memerangi pencucian uang melalui intervensi perbankan.
Laporan setebal 47 halaman tersebut memberikan catatan bahwa OCC belum mampu mengukur secara tepat sejauh mana debanking terjadi di pasar. Pihak regulator melakukan tinjauan mendalam terhadap sembilan bank besar di Amerika Serikat untuk menyusun data tersebut.
Jonathan Gould, pimpinan OCC, menyoroti bahwa banyak keputusan bank untuk memutus hubungan bisnis didorong oleh faktor reputasi. Banyak lembaga keuangan lebih memilih menghindari risiko protes publik daripada sekadar memitigasi risiko finansial yang sebenarnya.
Keputusan tersebut tidak selalu didasarkan pada perhitungan risiko finansial yang objektif. Banyak bank lebih mengkhawatirkan citra negatif di media serta potensi aksi protes dari kelompok tertentu yang tidak setuju dengan industri sasaran.
Konteks penutupan akses ini menjadi isu panas dalam politik ekonomi Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir. Banyak pihak menuding pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya memberikan tekanan tidak langsung kepada bank untuk memutus hubungan dengan perusahaan kripto.
Kini, transparansi dalam layanan keuangan menjadi tuntutan utama bagi industri digital. Laporan OCC diharapkan menjadi pijakan awal untuk membenahi iklim perbankan yang lebih inklusif bagi sektor inovatif di masa mendatang.
Baca juga tulisan lainnya dari Fajar Nugroho
Penulis: Fajar Nugroho
Editor: Beritana Editor










