Mahkamah Agung AS Tegaskan Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran, Pukulan bagi Trump

Disahkan setelah Perang Saudara AS, Amendemen ke-14 awalnya ditujukan untuk budak yang baru dibebaskan. Amendemen tersebut berbunyi, "Semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yurisdiksinya, adalah warga negara Amerika Serikat."

"Kewarganegaraan, dulu dan sekarang, adalah hak untuk memiliki hak – untuk berpartisipasi secara bebas dalam komunitas politik kita," tulis Hakim Roberts dalam opini mayoritas. "Para perancang Amendemen ke-14 memperluas janji itu kepada 'setiap orang yang lahir bebas di tanah ini'."

"Kami menepati janji itu hari ini," kata Ketua Mahkamah Agung.

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa frasa "tunduk pada yurisdiksinya" yang disebutkan dalam Amendemen ke-14 seharusnya tidak termasuk anak-anak dari orang-orang yang tidak tinggal secara permanen di negara tersebut.

Tiga dari sembilan hakim agung menyatakan perbedaan pendapat dalam keputusan ini, yaitu Hakim Clarence Thomas, Neil Gorsuch, dan Samuel Alito.

Hakim Thomas berargumen bahwa Amendemen ke-14 sedang "dialihfungsikan untuk proyek-proyek politik". Ia menambahkan bahwa para budak yang dibebaskan, yang awalnya menjadi tujuan amendemen itu, "adalah warga Amerika" tanpa kesetiaan kepada negara lain.

Hakim Samuel Alito, salah satu hakim yang menentang, menggambarkan putusan ini sebagai "kesalahan serius". Menurutnya, keputusan ini "memberikan kewarganegaraan kepada hampir semua orang yang kebetulan lahir di negara ini", termasuk mereka yang datang ke AS dengan tujuan eksplisit untuk melahirkan anak dan kemudian kembali ke negara asal mereka.

Kasus ini memiliki signifikansi yang sangat besar bagi Presiden Donald Trump. Ia bahkan secara singkat hadir dalam penampilan bersejarah di pengadilan untuk menyaksikan argumen lisan pada bulan April.

Di platform X, Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller – pendukung vokal aturan imigrasi yang lebih ketat – menyebutnya "salah satu keputusan paling merusak dan keterlaluan" dalam sejarah Mahkamah Agung.

"Kewarganegaraan Amerika bukanlah hak kelahiran dunia," ujarnya. "Tidak ada ketentuan Konstitusi yang dapat ditafsirkan untuk menuntut penghancuran diri nasional kita."

Namun, para advokat imigrasi dan penentang pemerintahan merayakan putusan tersebut.

Hakeem Jeffries, pemimpin fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS, menyatakan bahwa dengan menerapkan hukum dan berpedoman pada Konstitusi, pengadilan tinggi itu "akhirnya mengukuhkan bahwa semua orang yang lahir di Amerika Serikat adalah warga negara Amerika."

"Tidak ada, dan tidak akan ada, pertanyaan," kata Jeffries.

Dariely Rodriguez, kepala penasihat di Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, mengatakan bahwa putusan tersebut "mengukuhkan apa yang telah kita ketahui selama lebih dari seratus tahun."

"Siapa pun yang lahir di tanah Amerika, terlepas dari status hukum orang tua mereka, lahir sebagai warga negara Amerika," tambahnya. "Kita telah melewati ujian luar biasa atas kehendak kolektif kita sebagai bangsa dan kita telah menang."