Mahkamah Agung AS Tegaskan Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran, Pukulan bagi Trump

Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengukuhkan hak atas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi bayi yang lahir di negara itu, menolak upaya mantan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri kebijakan yang telah berlangsung 150 tahun tersebut.

Keputusan ini menandai sebuah kekalahan signifikan bagi agenda imigrasi Trump dan disambut baik oleh berbagai kelompok hak sipil.

Dalam keputusan 6-3, Ketua Mahkamah Agung John Roberts menetapkan bahwa anak-anak yang lahir di AS "dari orang tua yang secara tidak sah atau sementara berada" di sana, adalah "warga negara sejak lahir" berdasarkan Amendemen ke-14 Konstitusi AS.

Presiden Trump sebelumnya berusaha membatasi hak ini melalui perintah eksekutif. Ia berpendapat bahwa anak-anak imigran tanpa dokumen dan beberapa pengunjung sementara tidak "tunduk pada yurisdiksi", sehingga tidak memenuhi syarat untuk kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.

Lima dari sembilan hakim agung, termasuk Ketua Mahkamah Agung Roberts, sepakat bahwa perintah eksekutif Trump melanggar Amendemen ke-14 Konstitusi. Hakim Brett Kavanaugh secara terpisah menyatakan keyakinannya bahwa perintah tersebut melanggar hukum federal.

Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa keputusan pengadilan "sangat disayangkan" dan bersumpah akan terus berjuang untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran melalui jalur legislasi.

"Tidak perlu amandemen konstitusi yang panjang dan rumit," ujarnya. "Kongres seharusnya hari ini mulai bekerja untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang mahal dan tidak adil bagi negara kita."

Amerika Serikat telah memberikan kewarganegaraan kepada setiap orang yang lahir di negara itu sejak tahun 1868. Hak ini diabadikan dalam Amendemen ke-14 Konstitusi AS, dan diperkuat oleh putusan-putusan Mahkamah Agung AS di kemudian hari.

Disahkan setelah Perang Saudara AS, Amendemen ke-14 awalnya ditujukan untuk budak yang baru dibebaskan. Amendemen tersebut berbunyi, "Semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yurisdiksinya, adalah warga negara Amerika Serikat."

"Kewarganegaraan, dulu dan sekarang, adalah hak untuk memiliki hak – untuk berpartisipasi secara bebas dalam komunitas politik kita," tulis Hakim Roberts dalam opini mayoritas. "Para perancang Amendemen ke-14 memperluas janji itu kepada 'setiap orang yang lahir bebas di tanah ini'."

"Kami menepati janji itu hari ini," kata Ketua Mahkamah Agung.

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa frasa "tunduk pada yurisdiksinya" yang disebutkan dalam Amendemen ke-14 seharusnya tidak termasuk anak-anak dari orang-orang yang tidak tinggal secara permanen di negara tersebut.

Tiga dari sembilan hakim agung menyatakan perbedaan pendapat dalam keputusan ini, yaitu Hakim Clarence Thomas, Neil Gorsuch, dan Samuel Alito.

Hakim Thomas berargumen bahwa Amendemen ke-14 sedang "dialihfungsikan untuk proyek-proyek politik". Ia menambahkan bahwa para budak yang dibebaskan, yang awalnya menjadi tujuan amendemen itu, "adalah warga Amerika" tanpa kesetiaan kepada negara lain.

Hakim Samuel Alito, salah satu hakim yang menentang, menggambarkan putusan ini sebagai "kesalahan serius". Menurutnya, keputusan ini "memberikan kewarganegaraan kepada hampir semua orang yang kebetulan lahir di negara ini", termasuk mereka yang datang ke AS dengan tujuan eksplisit untuk melahirkan anak dan kemudian kembali ke negara asal mereka.

Kasus ini memiliki signifikansi yang sangat besar bagi Presiden Donald Trump. Ia bahkan secara singkat hadir dalam penampilan bersejarah di pengadilan untuk menyaksikan argumen lisan pada bulan April.

Di platform X, Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller – pendukung vokal aturan imigrasi yang lebih ketat – menyebutnya "salah satu keputusan paling merusak dan keterlaluan" dalam sejarah Mahkamah Agung.

"Kewarganegaraan Amerika bukanlah hak kelahiran dunia," ujarnya. "Tidak ada ketentuan Konstitusi yang dapat ditafsirkan untuk menuntut penghancuran diri nasional kita."

Namun, para advokat imigrasi dan penentang pemerintahan merayakan putusan tersebut.

Hakeem Jeffries, pemimpin fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS, menyatakan bahwa dengan menerapkan hukum dan berpedoman pada Konstitusi, pengadilan tinggi itu "akhirnya mengukuhkan bahwa semua orang yang lahir di Amerika Serikat adalah warga negara Amerika."

"Tidak ada, dan tidak akan ada, pertanyaan," kata Jeffries.

Dariely Rodriguez, kepala penasihat di Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, mengatakan bahwa putusan tersebut "mengukuhkan apa yang telah kita ketahui selama lebih dari seratus tahun."

"Siapa pun yang lahir di tanah Amerika, terlepas dari status hukum orang tua mereka, lahir sebagai warga negara Amerika," tambahnya. "Kita telah melewati ujian luar biasa atas kehendak kolektif kita sebagai bangsa dan kita telah menang."