Serbia Gelar Pemilu Krusial di Tengah Ketegangan dan Tuntutan Perubahan

Warga Serbia bersiap menghadapi pemilu parlemen yang akan menjadi penentu masa depan politik negara tersebut pada Minggu ini. Atmosfer di ibu kota Beograd dipenuhi dengan perpaduan antara harapan akan perubahan dan kekhawatiran mendalam terhadap potensi krisis pascapemungutan suara.

Suasana harapan menyeruak di Beograd pada Kamis malam ketika ribuan massa memadati kampanye terakhir dari Student List. Kelompok ini merupakan aliansi kandidat yang lahir dari gerakan protes mahasiswa yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Gerakan ini memuncak setelah tragedi runtuhnya kanopi beton di stasiun kereta api Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang. Peristiwa tersebut menjadi simbol kegagalan institusional yang memicu kemarahan publik luas terhadap pemerintahan yang berkuasa selama 14 tahun terakhir.

Arsa Stojanovic, seorang mahasiswa biologi, menyatakan di hadapan massa bahwa mereka telah berjalan menelusuri berbagai penjuru Serbia untuk menggalang dukungan. Ia menegaskan bahwa kerja keras mereka telah membuahkan keyakinan akan adanya masa depan yang lebih baik.

Pakar politik Dusan Spasojevic menilai pemilu kali ini adalah yang paling kompetitif sejak Aleksandar Vucic memegang kendali pada 2012. Hasil jajak pendapat menunjukkan Student List berpotensi meraih lebih dari 40 persen suara, sebuah angka yang cukup mengejutkan bagi partai penguasa.

Di sisi lain, partai berkuasa Serbian Progressive Party (SNS) juga menggelar rapat umum dengan narasi yang kontras. Mereka menjanjikan stabilitas dan keberlanjutan bagi Serbia, serta menuduh oposisi bertindak di bawah pengaruh kepentingan asing yang ingin mengacaukan kedaulatan negara.

Namun, proses demokrasi di Serbia kini berada di bawah bayang-bayang kekerasan politik yang meningkat. Organisasi pemantau pemilu, CRTA, mencatat sedikitnya 116 insiden kekerasan fisik maupun ancaman verbal selama masa kampanye berjalan.

Terdapat pula kekhawatiran serius terkait integritas penyelenggaraan pemilu di lapangan. CRTA melaporkan adanya ketimpangan akses media yang mencolok, di mana mayoritas siaran televisi nasional memberikan porsi pemberitaan negatif terhadap kubu oposisi mahasiswa.

Muncul pula dugaan praktik politik uang yang meresahkan bagi banyak pemilih. Informasi yang dihimpun menunjukkan adanya tawaran uang antara 30 hingga 150 Euro (sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta) bagi warga yang bersedia memberikan suara kepada partai penguasa SNS.

Situasi semakin tegang seiring dengan penangkapan beberapa orang yang dituduh merencanakan kerusuhan pada malam pemilu. Pihak berwenang menuding ada campur tangan intelijen asing dalam skenario tersebut, sementara oposisi menganggapnya sebagai taktik intimidasi.

Banyak pihak berharap pemenang pemilu akan unggul mutlak untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan. Jika margin suara terlalu tipis, besar kemungkinan Serbia akan terjerumus ke dalam krisis politik pascapemilu yang tidak menentu.

Respons Uni Eropa diprediksi akan menjadi penentu krusial dalam memitigasi eskalasi konflik di lapangan. Sebagai negara kandidat anggota Uni Eropa sejak 2012, pemerintah Serbia diharapkan tetap menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

Menjelang hari pemungutan suara, kelompok mahasiswa mengakhiri kampanye mereka dengan tarian tradisional kolo di tengah kota. Mereka bersumpah untuk mengawal setiap suara yang masuk demi memastikan integritas hasil pemilu tetap terjaga.