Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru saja menjamu para pemimpin perusahaan teknologi terkemuka untuk meresmikan langkah yang cukup mengejutkan terkait masa depan kecerdasan buatan. Pemerintah Amerika Serikat kini secara resmi tidak lagi menggunakan istilah artificial intelligence (AI), melainkan menggantinya dengan super intelligence melalui perintah eksekutif.
Perubahan terminologi ini menjadi bagian dari pengumuman yang lebih luas mengenai komitmen keamanan teknologi di tingkat nasional. Kebijakan ini muncul di tengah dinamika hubungan yang cepat antara Gedung Putih dan para raksasa teknologi, termasuk pertemuan makan malam tertutup antara Presiden Trump dengan CEO Anthropic, Dario Amodei, beberapa hari sebelumnya.
Dalam sebuah diskusi bersama para pengamat teknologi, langkah ini dinilai lebih sebagai upaya pencitraan ulang atau rebranding besar-besaran ketimbang regulasi teknis yang mendalam. Para pakar berpendapat bahwa narasi yang dibangun pemerintah adalah untuk memisahkan kesan negatif AI yang dianggap mengancam lapangan kerja dengan konsep super intelligence yang diklaim jauh lebih aman.
Terdapat kesepakatan bernama Joint Commitment on Frontier Responsibilities yang ditandatangani oleh para petinggi teknologi seperti Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dan Elon Musk dalam sebuah acara makan siang di Gedung Putih. Namun, dokumen tersebut menuai kritik karena bersifat tidak mengikat secara hukum, bahkan sempat ditemukan kesalahan penulisan nama negara di dalam draf resminya.
Presiden Trump menyebut perjanjian ini sebagai komitmen yang mengikat secara moral bagi para pelaku industri teknologi. Istilah mengikat secara moral sendiri merupakan terminologi yang tidak biasa dalam konteks hukum pemerintahan atau regulasi teknologi tingkat tinggi di Amerika Serikat.
Di balik seremonial tersebut, tensi di internal pemerintahan masih terasa nyata, terutama menyangkut keterlibatan perusahaan seperti Anthropic. Departemen Pertahanan Amerika Serikat, atau Pentagon, diketahui masih memiliki pandangan berseberangan dengan bagian lain di Gedung Putih terkait penggunaan teknologi Anthropic dalam urusan keamanan nasional.
Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa meski para CEO teknologi telah berkumpul dalam satu meja untuk menandatangani pakta kerja sama, tantangan operasional dan perbedaan kebijakan di level kementerian masih belum sepenuhnya teratasi. Bagi publik, perubahan nama dari AI menjadi super intelligence tampak seperti langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan narasi ketakutan publik terhadap otomatisasi mesin yang kian masif.
Kini, perhatian tertuju pada bagaimana kebijakan super intelligence ini diimplementasikan di lapangan oleh unit baru yang disebut Super Intelligence Force. Pertanyaannya, apakah sekadar mengubah label akan cukup untuk meredam kekhawatiran global terhadap dampak AI ataukah hanya sekadar manuver politik di tahun-tahun mendatang?
Baca juga tulisan lainnya dari Arief Wicaksono
Penulis: Arief Wicaksono
Editor: Beritana Editor
