Wali Kota Mamdani Desak Warga New York Lawan Dominasi AI di Tengah Mandeknya Regulasi Federal

Kedua langkah kebijakan ini menantang asumsi bahwa sekolah dan publik hanya perlu menerima AI sebagaimana adanya.

“Tidak ada yang harus terjadi seperti itu,” kata Mamdani dalam acara tersebut. “Ada pergerakan halus yang menyertainya, dan ada niat untuk membuat kewalahan yang membuat orang merasa tidak ada pilihan lain.”

Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “adopsi teknologi yang sembrono tanpa adanya pertimbangan terhadap keterbatasan teknologi itu sendiri.” Mamdani mencontohkan serangan militer AS terhadap sebuah sekolah di Iran pada Februari lalu yang menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk setidaknya 123 anak-anak. Pejabat yang terlibat dalam investigasi internal Pentagon telah menyampaikan kepada Bloomberg bahwa ketergantungan berlebihan pada AI dalam penargetan menjadi salah satu faktor dalam serangan tersebut.

“Ada keinginan untuk berbicara tentang [AI] seolah-olah tidak pernah salah, seolah-olah tidak bisa dipertanyakan, seolah-olah satu-satunya orang yang bisa mengaturnya adalah mereka yang saat ini mengembangkannya,” Mamdani menuturkan. Ia menambahkan, Facebook pun pernah melontarkan argumen serupa pada tahun 2008. “Yang sebenarnya terjadi,” lanjutnya, “adalah upaya untuk menghindari segala bentuk pertanggungjawaban di level manapun, tanpa membahayakan potensi valuasi dari Penawaran Umum Perdana (IPO).”

Beberapa perusahaan AI raksasa, seperti Anthropic dan OpenAI, memang memiliki rencana untuk melantai di bursa saham. Anthropic diperkirakan akan melantai di pasar publik tahun ini, sementara OpenAI telah menyatakan akan go public pada 2027. Potensi valuasi tinggi ini menjadi motivasi besar bagi perusahaan untuk menghindari regulasi ketat.

Mamdani secara terang-terangan mengkritik “pengabaian total hukum federal” terkait AI. Ia melihat pemerintah pusat terlalu pasif dan enggan mengambil langkah regulasi yang tegas.

“Di tingkat nasional, ketika pembicaraan tentang kecerdasan buatan, itu begitu sering dibingkai dalam bahasa perlombaan senjata dengan Tiongkok. Segala kekhawatiran humanistik, kita dorong ke samping dalam bahasa kompetisi nasional,” jelas wali kota. Diskusi mengenai dampak AI pada manusia kerap terpinggirkan oleh narasi geopolitik.

Task Force Superintelligence yang diumumkan Presiden Donald Trump awal bulan ini, misalnya, sebagian besar berfokus pada pemberian keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan AI besar untuk melakukan regulasi mandiri. Ini terjadi meskipun kekhawatiran akan dampak AI terhadap setiap aspek kehidupan manusia terus meningkat, termasuk peringatan dari para pelapor (whistleblower) di Anthropic, Google DeepMind, dan OpenAI bahwa AI berpotensi menyebabkan kepunahan manusia.

“Saat kita menatap apa yang akan datang setelah pemerintahan federal saat ini, harus ada kerangka kerja yang sangat berbeda dalam cara kita memikirkan AI, membicarakan AI, dan akuntabilitas yang bersedia kita majukan dalam hal itu,” pungkas Mamdani, menekankan pentingnya perubahan paradigma kebijakan AI ke depan.