Australia Susun Aturan Baru Platform Kripto Menjelang Penerapan Tahun 2027

Regulator sekuritas Australia, ASIC, mulai membuka konsultasi publik mengenai aturan ketat bagi platform kripto terkait permodalan, penyimpanan aset, dan standar perdagangan.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari pengesahan undang-undang aset digital oleh Parlemen pada April lalu. Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap industri aset digital yang kian berkembang.

Prosedur tersebut mencakup tiga model permodalan alternatif bagi pelaku usaha. Selain itu, terdapat batasan ketat bagi platform yang melakukan perdagangan untuk akun mereka sendiri serta kewajiban pelaporan dompet aset pelanggan secara berkala.

Komisioner ASIC, Alan Kirkland, menyatakan bahwa panduan ini mengakui peran penting aset digital serta tokenisasi dalam sistem keuangan tradisional. Aturan ini akan memberi kejelasan bagi operator kripto untuk mendapatkan izin operasional.

Salah satu poin krusial dalam usulan ini adalah opsi penyimpanan aset di luar negeri. Namun, ASIC meminta masukan publik mengenai perlindungan aset jika terjadi kegagalan pada perusahaan induk atau entitas terkait di luar negeri.

Terkait permodalan, operator tanpa pengaturan penyimpanan pihak ketiga yang memenuhi syarat wajib memiliki aset bersih minimal 14 juta dolar Australia atau sekitar Rp145 miliar, atau 10 persen dari pendapatan rata-rata. Pilihan yang paling besar akan digunakan sebagai acuan.

Amy-Rose Goodey, CEO Digital Economy Council of Australia, menyebut perilisan konsultasi ini sebagai tonggak sejarah bagi industri. Menurutnya, fokus kini telah beralih ke tahapan implementasi praktis setelah melalui diskusi regulasi selama bertahun-tahun.

Pelaku industri menyambut baik usulan ini sebagai bentuk standardisasi yang sehat. Shange Chandra, CEO OKX Australia, menilai aturan tersebut akan memberi keuntungan bagi operator yang telah berkomitmen penuh pada aspek kepatuhan dan keamanan aset.

Terdapat larangan bagi platform untuk berdagang secara mandiri atau menerima imbalan guna mempromosikan token tertentu. Ketentuan ini dirancang untuk memitigasi potensi konflik kepentingan yang sering terjadi di pasar kripto.

Liam Hennessy, seorang praktisi hukum di Thomsons, menyoroti tantangan bagi operator yang mengandalkan pembuat pasar terafiliasi. Model perdagangan yang selama ini berjalan di beberapa platform mungkin harus segera disesuaikan dengan aturan baru ini.

Operator juga diwajibkan menyimpan catatan transaksi selama tujuh tahun dan melaporkan struktur dompet ke ASIC setiap kuartal. Ketentuan ini mencerminkan ketergantungan pasar Australia terhadap infrastruktur global.

Jadwal implementasi telah disusun dalam peta jalan selama 18 bulan ke depan. Umpan balik dari masyarakat diterima hingga 27 November, dengan target penerbitan standar final pada Maret 2027.

Undang-undang ini rencananya berlaku efektif pada 8 April 2027. Operator diberi waktu hingga 7 Oktober 2027 untuk mengajukan lisensi agar tetap dapat beroperasi selama masa penilaian berlangsung.