Presiden Prabowo Instruksikan Peningkatan Anggaran Mitigasi Bencana Nasional

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi penanganan bencana alam di Indonesia melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Agenda tersebut difokuskan pada sinkronisasi langkah pemerintah dalam merespons sejumlah peristiwa alam, mulai dari dampak gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau, hingga upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Presiden menegaskan bahwa karakteristik geografis Indonesia yang berada di wilayah cincin api menuntut kesiapan negara untuk bertindak setiap saat.

Prabowo menyampaikan bahwa status Indonesia sebagai negara dalam lingkaran api atau Ring of Fire merupakan konsekuensi alamiah yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap waspada. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara secara spesifik meminta penambahan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan agar persiapan dapat dilakukan jauh sebelum ancaman nyata muncul di lapangan.

Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas evaluasi efektivitas penanganan bencana di berbagai daerah sebelumnya, termasuk keberhasilan pemulihan di wilayah Aceh serta Sumatra. Presiden berpesan kepada jajaran kementerian terkait, termasuk Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, untuk mengadopsi prinsip persediaan berlebih terhadap peralatan pendukung seperti helikopter dan pompa air.

Strategi antisipatif ini mencakup rencana induk yang lebih komprehensif, termasuk pemanfaatan kapal induk yang dimodifikasi khusus untuk kebutuhan operasional pesawat nirawak serta armada pesawat modifikasi cuaca. Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh terjebak dalam pola respons reaktif yang hanya bergerak setelah bencana terjadi.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa fokus saat ini tertuju pada percepatan pemulihan di empat lokasi krusial. Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa timnya terus berkoordinasi secara intensif dengan BMKG untuk memastikan data akurat bagi masyarakat.

Terkait kondisi Gunung Anak Krakatau, evaluasi geologi memastikan bahwa struktur tubuh gunung tidak berpotensi memicu tsunami seperti peristiwa tahun 2018. Sementara untuk gempa bumi di NTT, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan bagi puluhan ribu unit rumah yang mengalami kerusakan dengan klasifikasi bantuan sesuai tingkat kerusakan.

Hingga 6 September 2026, tercatat total area terdampak kebakaran hutan mencapai lebih dari 72 ribu hektare, dengan sebagian wilayah masih dalam proses pemadaman intensif. Tantangan utama di lapangan meliputi aksesibilitas lahan gambut yang sulit serta kondisi cuaca kering yang kerap memicu kemunculan titik api baru.

Sebagai langkah keberlanjutan, pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana banjir bandang di wilayah Sumatra. BNPB kini memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar target pembangunan fisik dapat segera diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.