CEO Flock Bela Teknologi Pengawasan Meski Dihujani Kritik Keras Publik

CEO Flock, Garrett Langley, menegaskan bahwa perusahaan tidak akan menghentikan pengembangan teknologi pengawasan meski menghadapi gelombang penolakan publik yang luas. Dalam ajang TechCrunch Disrupt 2026 di San Francisco, ia menyatakan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh terhambat demi meningkatkan akuntabilitas hukum bagi pelaku kriminal.
Flock merupakan perusahaan penyedia sistem kamera pelacak pelat nomor dan perangkat perekam data lainnya yang kini banyak digunakan oleh kepolisian. Keberadaan teknologi ini menuai kontroversi tajam karena dianggap melanggar privasi warga, yang berujung pada pembatalan kontrak kerja sama di sejumlah wilayah hingga aksi pemutusan hubungan kerja karyawan.
Alih-alih memberikan solusi konkret terhadap kekhawatiran masyarakat, Langley justru berargumen bahwa privasi adalah konsekuensi yang harus dikorbankan demi menciptakan masyarakat yang lebih aman. Ia memposisikan teknologi Flock sebagai evolusi yang tidak terelakkan untuk membantu kepolisian yang kekurangan personel di berbagai kota besar.
Dalam kesempatan tersebut, ia membandingkan alat pengawasan ini dengan teknologi mobil otonom yang dianggap lebih aman daripada pengemudi manusia. Menurutnya, satu insiden kecelakaan tidak seharusnya menghentikan inovasi teknologi tersebut, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk mencegah kesalahan di masa depan.
Perdebatan ini mencerminkan dinamika yang serupa dengan polemik kecerdasan buatan atau AI yang sedang marak terjadi. Banyak pihak merasa teknologi semacam ini dipaksakan penggunaannya tanpa persetujuan publik, sehingga memicu ketegangan antara penyedia layanan dengan kelompok privasi.
Ketika ditanya mengenai penyalahgunaan perangkat, Langley enggan memberikan jawaban substansial terkait mekanisme kontrol yang ketat. Ia lebih memilih menyerahkan keputusan etika dan kebijakan penggunaan kepada pimpinan kota masing-masing daripada menetapkan aturan baku dari pihak perusahaan.
Langley mengakui bahwa Flock jauh dari kata sempurna dan menyebut perusahaannya sering melakukan kesalahan operasional. Namun, ia bersikeras bahwa manfaat yang dirasakan jutaan orang dalam mengungkap tindak kejahatan jauh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan.
Bagi Langley, kritik dan penolakan merupakan harga yang harus dibayar saat membangun sebuah perusahaan yang berpengaruh secara sosial. Ia merasa keyakinannya terhadap manfaat keamanan publik cukup kuat untuk mengabaikan tuntutan penghentian operasional yang selama ini disuarakan oleh para pengkritik.
Di Indonesia sendiri, isu penggunaan teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan dalam sistem tilang elektronik atau pemantauan kota pintar sering kali memicu perbincangan terkait perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara keamanan publik dan hak privasi tetap menjadi tantangan global di era digital.
Baca juga tulisan lainnya dari Sarah Kusuma
Penulis: Sarah Kusuma
Editor: Beritana Editor
-af2f7.webp)






