Sengketa Maritim Yunani dan Turki Kembali Memanas di Laut Aegea

Sengketa maritim Yunani dan Turki kembali memanas setelah Ankara secara sepihak menetapkan dua kawasan taman laut lindung di wilayah Laut Aegea yang diperebutkan kedua negara.

Langkah sepihak ini seketika mengakhiri masa tenang singkat yang sempat dinikmati kedua negara tetangga tersebut selama hampir tiga tahun terakhir. Hubungan diplomatik kedua negara sempat membaik pascagempa bumi dahsyat di Turki pada Februari 2023, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan Deklarasi Athena tentang Hubungan Persahabatan dan Ketenagaan yang Baik pada Desember 2023.

Selama periode damai yang singkat tersebut, baik Athena maupun Ankara sama sekali tidak melakukan langkah nyata untuk menyelesaikan akar masalah batas maritim mereka. Akibatnya, kebijakan perlindungan lingkungan yang seharusnya menjadi upaya pelestarian alam justru berubah menjadi pemantik ketegangan baru di kawasan. Penetapan dua taman laut oleh Turki pada awal bulan ini memicu protes keras dari Kementerian Luar Negeri Yunani yang langsung menyebut langkah tersebut ilegal.

Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, menegaskan dalam rapat kabinet bahwa kedaulatan wilayah negaranya telah ditentukan secara jelas oleh hukum internasional.

Yunani sendiri sebenarnya telah merencanakan pembangunan dua taman laut serupa pada tahun 2025 di Kepulauan Ionia dan Cyclades selatan yang berada di bawah teritorial mereka. Saat rencana itu diumumkan, Turki langsung bereaksi keras dan meminta semua pihak menghindari tindakan sepihak di wilayah laut semi-tertutup seperti Aegea.

Kini, situasi berbalik setelah Turki mengumumkan wilayah konservasi versinya sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Yunani. Isu pelestarian lingkungan tampaknya hanya menjadi tameng politik bagi kedua negara untuk memperkuat klaim wilayah masing-masing di Laut Aegea. Langkah ini dipandang sebagai taktik baru untuk menegaskan dominasi dalam sengketa maritim yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Athena mencurigai manuver Ankara ini merupakan bagian dari implementasi doktrin ekspansionis "Mavi Vatan" atau Tanah Air Biru.

Doktrin geopolitik tersebut merupakan konsep strategis militer Turki yang mengklaim hak eksklusif atas wilayah zona ekonomi eksklusif di sekitar Yunani dan Siprus. Melalui konsep ini, Turki berupaya menguasai hak penangkapan ikan serta eksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas di wilayah tersebut.

Doktrin yang sebelumnya hanya berupa teori militer kini mulai diterjemahkan ke dalam rancangan undang-undang di parlemen Turki. Ankara berniat menggunakan penetapan taman laut ini sebagai instrumen hukum untuk memformalkan pengaruh mereka atas Laut Aegea dan Mediterania timur. Perkembangan ini membuat Yunani merasa terancam mengingat kekuatan militer Turki yang jauh lebih besar dan modern.

Guna mengimbangi kekuatan tetangganya, pemerintah Yunani dilaporkan telah menggelontorkan dana besar-besaran untuk memperbarui armada tempur mereka.

Berdasarkan data Lembaga Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Yunani menempati peringkat ke-19 sebagai importir senjata terbesar di dunia pada periode 2021 hingga 2025. Athena aktif membeli jet tempur, kapal fregat, kapal selam, hingga sistem pertahanan udara canggih dari berbagai negara barat.

Selain memperkuat militer, Yunani juga agresif membangun aliansi strategis di luar kawasan Eropa demi membendung pengaruh Turki. Sebagai contoh, Athena mengirimkan sistem pertahanan udara rudal Patriot ke Arab Saudi pada tahun 2021 untuk melindungi kilang minyak dari serangan kelompok Houthi. Langkah diplomasi ini diambil saat hubungan bilateral antara Riyadh dan Ankara sedang berada di titik terendah.

Hubungan strategis juga terus dijalin dengan Israel, terutama dalam pengembangan teknologi militer terbaru.

Kementerian Pertahanan Yunani saat ini sedang merancang proyek sistem pertahanan udara bernama Tameng Achilles yang mengadopsi teknologi Iron Dome milik Israel. Proyek pertahanan udara yang ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2029 ini dirancang khusus untuk menangkal berbagai ancaman rudal dan drone dari negara tetangga.

Perdana Menteri Mitsotakis sejauh ini masih berusaha mempertahankan pendekatan diplomasi yang damai terhadap Turki demi menjaga stabilitas regional. Namun, posisi politiknya diperkirakan akan menghadapi ujian berat menjelang pemilihan umum parlemen Yunani yang dijadwalkan paling lambat pada musim semi tahun 2027. Mitsotakis diprediksi akan mendapatkan tekanan politik domestik yang kuat untuk mengambil sikap lebih tegas dan nasionalis demi mengamankan suara pemilih.