Ketegangan Diplomatik Korea Selatan dan Ukraina Soal Tawanan Perang Korea Utara

Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Ukraina kini berada di titik nadir setelah kedua negara terlibat dalam perselisihan terbuka terkait pemindahan dua tawanan perang asal Korea Utara.

Duta Besar Korea Selatan untuk Kyiv resmi kembali ke Seoul pada Sabtu lalu, menandai puncak dari rangkaian aksi saling tuduh yang telah mengganggu stabilitas kerja sama bilateral kedua negara. Krisis ini memanas sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkap pemindahan dua tentara Korea Utara ke Seoul dalam pidatonya di Sidang Umum PBB di New York pada 23 September.

Para tentara tersebut ditangkap oleh pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia, pada Januari 2025 ketika mereka sedang bertugas di sisi militer Rusia. Pemerintah di Seoul menyatakan kemarahannya atas pengungkapan publik tersebut karena merasa telah mencapai kesepakatan rahasia dengan pihak Ukraina agar proses pemindahan dilakukan tanpa sorotan media.

Pihak Kyiv membantah adanya perjanjian kerahasiaan tersebut, yang memicu tuduhan bahwa Ukraina telah berbohong. Seoul kemudian menuntut penjelasan resmi sekaligus permintaan maaf terbuka atas insiden yang mencoreng komitmen diplomatik yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Ketegangan semakin meruncing ketika penasihat Zelenskyy menuduh Korea Selatan mengirimkan lebih dari 176.000 ton bahan bakar diesel ke Rusia pada periode Juli hingga Agustus tahun ini. Tuduhan ini dianggap sebagai pelanggaran sanksi internasional dan dibantah keras oleh kantor Presiden Lee Jae Myung.

Erwin Tan, pakar politik internasional dari Hankuk University, menjelaskan bahwa Seoul sangat ingin menjaga kerahasiaan pemindahan tawanan tersebut untuk menghindari retaliasi dari Pyongyang. Pengungkapan identitas tawanan akan berdampak buruk bagi keluarga mereka yang berada di Korea Utara.

Selain itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Lee Jae Myung ingin tetap membuka kanal komunikasi dengan Korea Utara yang secara historis menjadi fokus kebijakan politik sayap kiri di Seoul. Langkah ini merupakan upaya menjaga stabilitas regional agar tidak terjadi eskalasi permusuhan lebih lanjut di Semenanjung Korea.

Namun, Kim Sang-woo dari Kim Dae-jung Peace Foundation mencatat bahwa kebijakan tersebut memicu kritik domestik karena pemerintah dianggap terlalu lunak terhadap rezim Utara. Banyak kalangan di Korea Selatan merasa bahwa posisi Seoul menjadi lemah di mata dunia akibat pendekatan yang terkesan mengalah ini.

Analisis lain menyebutkan bahwa Zelenskyy sengaja menggunakan panggung PBB untuk mengumumkan pemindahan tawanan sebagai strategi menarik dukungan lebih besar dari Seoul. Ukraina memilih mengabaikan opsi pertukaran tawanan dengan Rusia demi mengharapkan bantuan finansial maupun militer yang lebih konkret dari Korea Selatan.

Langkah kalkulasi politik tersebut justru memicu efek balik yang kontraproduktif bagi hubungan bilateral. Meskipun saat ini kedua negara masih terlibat dalam aksi saling menyalahkan, para pengamat memperkirakan situasi akan mereda setelah ketegangan emosional mendingin.

Kedua belah pihak diprediksi akan kembali menempuh jalur pragmatisme untuk menjalin komunikasi setelah perhatian publik teralihkan. Stabilitas diplomatik diharapkan kembali pulih seiring dengan berkurangnya sorotan media terhadap perselisihan ini.