Militer Myanmar bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 702 warga sipil sepanjang periode enam bulan yang mencakup proses pemilihan umum tahun lalu.
Data yang dirilis oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB tersebut mencatat bahwa di antara korban tewas terdapat 224 perempuan dan 153 anak-anak. Laporan ini menyoroti situasi keamanan di Myanmar yang memburuk sejak kudeta militer pada 2021.
Serangan udara disebut sebagai penyebab utama kehancuran dan penderitaan warga di berbagai wilayah. Wilayah Sagaing menjadi lokasi paling berbahaya bagi penduduk sipil seiring upaya militer untuk memperluas kendali teritorialnya.
Salah satu insiden mematikan terjadi di Desa Chaung-U pada Oktober, saat amunisi menghantam kerumunan warga di depan sekolah. Sebanyak 23 orang tewas dalam serangan yang terjadi saat warga sedang berkumpul untuk merayakan akhir masa puasa umat Buddha tersebut.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyatakan kekhawatirannya atas berkurangnya bantuan internasional bagi masyarakat Myanmar. Ia menilai minimnya pendanaan semakin memperparah penderitaan jutaan orang yang terjebak di tengah konflik berkepanjangan.
Laporan tersebut juga mendokumentasikan kekerasan terhadap etnis Rohingya, termasuk praktik perekrutan paksa oleh Arakan Army. Selain itu, terdapat laporan mengenai pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, hingga kekerasan seksual di wilayah yang dilanda perang.
Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, Myanmar terus dirundung perang saudara antara militer dan kelompok oposisi bersenjata. Meskipun kelompok pemberontak sempat mencatat kemajuan signifikan, militer kini kembali melakukan ofensif dengan mengandalkan wajib militer dan penggunaan drone.
Baca juga tulisan lainnya dari Beritana Update
Penulis: Beritana Update
Editor: Beritana Editor
