Pakistan Tingkatkan Anggaran Pertahanan di Tengah Ketegangan Konflik Regional

Pakistan dilaporkan akan menaikkan anggaran pertahanannya secara signifikan di tengah ketegangan konflik regional yang memanas. Peningkatan alokasi ini mencerminkan pelajaran yang dipetik Pakistan dari konflik-konflik terkini dengan India serta fokus yang semakin besar pada teknologi perang modern, meskipun negara tersebut masih terikat oleh kendala ekonomi yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
Pemerintah Pakistan, pekan lalu, telah mengajukan draf anggaran kepada para anggota parlemen yang mengusulkan kenaikan belanja pertahanan sebesar 18 persen. Angka ini setara dengan 3 triliun rupee Pakistan, atau sekitar USD 10,8 miliar (sekitar Rp175 triliun).
Menteri Keuangan Pakistan, Muhammad Aurangzeb, menyatakan bahwa peningkatan anggaran ini bertujuan untuk menjadikan negara tersebut “tak terkalahkan di tengah ketidakpastian regional.” Para analis menilai bahwa pertimbangan utama di balik kebijakan ini adalah perkembangan teknologi militer dan ancaman yang muncul.
“Konflik di masa depan tidak lagi terbatas pada dua pihak yang saling bermusuhan,” ujar Maria Sultan, seorang analis pertahanan yang berbasis di Islamabad.
Ia melanjutkan, “Konflik-konflik tersebut akan dibentuk oleh senjata dan teknologi yang mengalir dari berbagai negara, serta akan terjadi secara simultan di darat, udara, dunia siber, dan domain elektronik.” Sultan kepada DW menjelaskan bahwa perang di Ukraina dan Timur Tengah, serta konflik India-Pakistan tahun lalu—yang hampir membawa kedua negara pemilik senjata nuklir itu ke ambang perang habis-habisan—telah mengubah cara perencana militer berpikir.
Pada Mei 2025, New Delhi melancarkan Operasi Sindoor sebagai balasan atas penembakan massal mematikan di Pahalgam, sebuah kota resor populer di Kashmir yang dikuasai India. Insiden itu menewaskan sedikitnya 26 turis, sebagian besar umat Hindu India.
India menuduh kelompok Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan sebagai pelaku serangan tersebut. Kelompok ini diketahui sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. New Delhi juga menuding Islamabad mendukung kelompok tersebut, namun pemerintah Pakistan membantah tudingan itu.
India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir, namun masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah. Hal ini menjadikan wilayah mayoritas Muslim tersebut sebagai titik nyala dalam persaingan geopolitik India-Pakistan yang lebih luas.
Bentrokan yang terjadi setelah serangan Pahalgam memunculkan kekhawatiran tentang stabilitas strategis di Asia Selatan. Peristiwa ini juga memicu debat mengenai batas-batas pencegahan nuklir antara kekuatan nuklir yang saling bersaing.
“Konflik tersebut menunjukkan bahwa senjata atom tidak selalu mencegah konflik konvensional di bawah ambang nuklir,” kata Qamar Cheema, direktur eksekutif Sanober Institute, sebuah lembaga riset yang berbasis di Islamabad.
Baca juga tulisan lainnya dari Beritana Update
Penulis: Beritana Update
Editor: Beritana Editor
















