Selat Hormuz Memanas: Iran Ancam Blokir Kapal AS-Israel & Tol

Ketegangan di Selat Hormuz kembali memanas setelah Iran mempertimbangkan rencana untuk melarang kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Parlemen Iran juga sedang meninjau proposal untuk mengenakan biaya tol atas kapal komersial yang melintasi jalur laut strategis ini.

Rencana ini bertujuan agar Iran mendapat kompensasi atas kerugian perang, dengan usulan biaya tol hingga 7% dari nilai kargo dan denda 20% bagi pelanggar. Pemerintah Iran mengklaim telah menuntaskan kesepakatan rute pengiriman dengan Oman, sekutu AS, di mana kapal akan masuk melalui koridor utara dekat pantai Iran dan keluar melalui koridor selatan dekat pantai Oman.

Namun, pihak Amerika Serikat membantah karakterisasi kesepakatan tersebut. Seorang pejabat AS menegaskan bahwa Selat Hormuz adalah jalur air internasional, tanpa perlu persetujuan atau pungutan biaya dari pihak mana pun. Presiden Trump bahkan menyatakan AS mengontrol selat tersebut lewat blokade angkatan lautnya.

Konflik yang telah berlangsung antara AS, Israel, dan Iran sejak 28 Februari lalu telah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur vital bagi minyak mentah, gas alam cair, dan barang lainnya. Penutupan ini menimbulkan gangguan besar pada pasokan bahan bakar dan pupuk global, mendorong kenaikan harga, serta mengguncang perekonomian dunia. Meskipun sempat ada nota kesepahaman sementara pada Juni untuk menghentikan perang dan membuka kembali selat, kesepakatan itu kandas dalam hitungan minggu.

Menteri Luar Negeri Turki, yang memediasi perundingan, mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan sementara AS-Iran akan segera diumumkan. Negara-negara Teluk, yang merasakan dampak serangan rudal dan drone Iran, mendorong semua pihak untuk mencapai kesepakatan demi meredakan ketegangan. Mereka khawatir infrastruktur minyak vital mereka akan menjadi target jika eskalasi serangan baru terjadi.

Di tengah ketegangan ini, milisi Houthi yang didukung Iran baru-baru ini melancarkan serangan di Arab Saudi, melukai 11 orang. Peristiwa ini terjadi setelah Arab Saudi mengandalkan Laut Merah sebagai rute alternatif ekspor minyak menyusul blokade Selat Hormuz. Sebuah perjanjian pertahanan bersama juga ditandatangani Pakistan, Arab Saudi, dan Turki untuk memperkuat pencegahan kolektif.