Amnesty International Tuduh Pemerintah Israel Lakukan Pembersihan Etnis di Tepi Barat

Amnesty International merilis laporan setebal 149 halaman yang menuduh pemerintah Israel melakukan kampanye pembersihan etnis terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Organisasi ini mengklaim tindakan tersebut merupakan kebijakan negara yang terencana untuk memfasilitasi aneksasi wilayah tersebut.

Pembersihan etnis merujuk pada upaya paksa mengeluarkan populasi tertentu dari suatu wilayah melalui kekerasan. Amnesty menegaskan bahwa penggusuran ini bukan sekadar tindakan oknum pemukim, melainkan hasil dukungan sistematis dari pemerintah Israel.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 100 desa di Tepi Barat telah kosong atau sebagian ditinggalkan warga sejak Januari 2023 hingga April 2026. PBB juga melacak setidaknya 7.280 kasus penggusuran paksa akibat penghancuran rumah dan bangunan oleh militer Israel.

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, menyatakan pelanggaran ini adalah bagian dari kampanye negara yang nyata. Apa yang terjadi saat ini adalah aneksasi yang dipimpin oleh negara di bawah pengawasan dunia internasional.

Pemerintah Israel sendiri kerap membantah tuduhan bias tersebut dan menyebut Tepi Barat sebagai wilayah sengketa yang statusnya harus diselesaikan melalui negosiasi. Saat ini, lebih dari 700.000 warga Israel mendiami wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Kondisi masyarakat Badui yang tinggal di desa-desa terpencil menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan pemukim bersenjata. Sejak konflik memanas pasca-Oktober 2023, kelompok pemantau Peace Now melaporkan adanya penambahan 212 pos pemukiman ilegal baru di tanah Palestina.

Dror Etkes dari Kerem Navot mengungkapkan bahwa pemukim kini telah menguasai sekitar 12,5 persen wilayah Tepi Barat sejak akhir 2023. Akses warga Palestina terhadap lahan-lahan tersebut pun kini tertutup sepenuhnya akibat ancaman keamanan.