Ancaman Perang Ethiopia dan Eritrea Meningkat Akibat Krisis di Tigray

Kehadiran ribuan tentara Eritrea di wilayah Tigray memicu kekhawatiran baru akan meletusnya perang regional di kawasan Tanduk Afrika.

Berbagai sumber mengonfirmasi pergerakan angkatan bersenjata Eritrea di wilayah utara Ethiopia tersebut di tengah seruan internasional untuk menahan diri. Laporan AFP mengutip sumber keamanan asing yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 5.000 hingga 8.000 tentara Eritrea yang kini bersiaga di negara bagian Tigray.

Pemerintah Ethiopia secara resmi telah menyurati Dewan Keamanan PBB untuk menuntut penarikan segera pasukan Eritrea dari wilayah kedaulatan mereka. Menteri Luar Negeri Ethiopia, Gedion Timothewos, menyatakan dalam surat tertanggal 8 Oktober bahwa kehadiran militer asing tersebut tidak memberikan pilihan lain bagi negaranya selain melakukan upaya pembelaan diri. Eritrea merupakan negara tetangga di utara Ethiopia yang dahulu merupakan bagian dari wilayah Ethiopia sebelum memerdekakan diri pada tahun 1993.

Menteri Informasi Eritrea, Yemane Meskel, membalas tuduhan tersebut dengan menuding Ethiopia terus menerus menabuh genderang perang melalui pernyataan provokatif di media sosial.

Konflik di wilayah Tigray memang terus memburuk dalam beberapa pekan terakhir dan menyeret stabilitas keamanan negara-negara di sekitarnya. Sejumlah pakar menilai bahwa Ethiopia sengaja memicu eskalasi ini setelah sebelumnya mengusir diplomat dari Mesir dan Eritrea yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik secara total.

Ketegangan semakin memuncak saat Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, menyatakan bahwa akses ke laut merupakan prioritas utama bagi negaranya yang kini terkurung daratan. Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa Ethiopia berencana merebut Pelabuhan Assab milik Eritrea secara paksa demi kepentingan ekonomi dan militer mereka. Pelabuhan Assab memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi Ethiopia sejak mereka kehilangan akses langsung ke Laut Merah setelah kemerdekaan Eritrea.

Di tengah ancaman perang antarnegara, muncul gerakan perlawanan baru dari dalam wilayah Ethiopia yang dikenal sebagai gerakan Tsimdo.

Nama Tsimdo diambil dari istilah bahasa Tigrinya yang berarti keterlibatan, yang awalnya muncul melalui inisiatif perdamaian lintas batas antara komunitas di desa-desa perbatasan Tigray dan Eritrea. Dr. Jalale Getachew Birru selaku analis senior dari ACLED menjelaskan bahwa gerakan ini telah bertransformasi menjadi aliansi berbagai kelompok etnis yang memiliki keluhan mendalam terhadap pemerintah federal Ethiopia.

Aliansi ini secara resmi memproklamasikan diri pada September 2024 dengan tujuan utama menggulingkan pemerintahan saat ini dan memulai dialog konstitusional nasional. Perlawanan internal ini menunjukkan sejarah panjang konflik yang tidak pernah terselesaikan di Ethiopia, mulai dari pemberontakan etnis Oromo hingga ketegangan di wilayah Amhara. Analis dari Horn of Africa Centre for Regional Integration, Abdurahman Sayed, mengungkapkan bahwa kesepakatan damai Pretoria tiga tahun lalu hanyalah penghentian permusuhan sementara yang gagal mengatasi akar masalah.

Data dari ACLED menunjukkan bahwa setidaknya tiga kelompok utama dalam aliansi baru ini telah terlibat aktif dalam pertempuran terbaru di lapangan.

Kelompok tersebut meliputi Pasukan Pertahanan Tigray (TDF), Gerakan Nasional Amhara Fano (AFNM), serta kelompok etnis Afar yang menamakan diri mereka Ugugumo. Keberhasilan aliansi pemberontak ini sangat bergantung pada dukungan eksternal dari negara-negara tetangga seperti Sudan, Mesir, Eritrea, dan Somalia.

Negara-negara tersebut memiliki kepentingan dan perselisihan masing-masing dengan pemerintahan Abiy Ahmed yang belum terselesaikan hingga saat ini. Mesir memiliki sengketa terkait pengelolaan air Sungai Nil akibat pembangunan Bendungan Besar Renaisans Ethiopia (GERD) senilai USD 4,8 miliar (sekitar Rp75 triliun). Sementara itu, pemerintah Sudan mencurigai Ethiopia memberikan dukungan kepada milisi Rapid Support Forces yang saat ini sedang memerangi tentara nasional Sudan.

Perselisihan dengan Somalia dipicu oleh langkah Ethiopia yang menandatangani nota kesepahaman dengan wilayah separatis Somaliland untuk mendapatkan akses ke Pelabuhan Berbera.

Somalia menganggap kesepakatan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan nasional mereka karena Somaliland secara internasional masih diakui sebagai bagian dari wilayah Somalia. Pada awal Oktober, para pemimpin dari Sudan, Mesir, Eritrea, dan Somalia akhirnya mengeluarkan deklarasi bersama yang memberikan sinyal kuat untuk menjaga integritas teritorial di kawasan tersebut.

Deklarasi itu menegaskan bahwa pengelolaan Laut Merah adalah tanggung jawab eksklusif dari negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan tersebut. Meskipun para pemimpin negara itu berjanji untuk mempromosikan solusi damai, realitas di lapangan menunjukkan penguatan militer yang masif di perbatasan. Situasi ini menempatkan kawasan Tanduk Afrika dalam risiko perang besar yang bisa berdampak pada stabilitas keamanan global dan jalur perdagangan internasional.