Arah Kazakhstan Pasca-Pemilu: Menjaga Keseimbangan antara Rusia, UE, dan Tiongkok

Kazakhstan, negara pecahan Uni Soviet di Asia Tengah, kembali memperkuat kekuasaan di tangan presidennya, Kassym-Jomart Tokayev, melalui pemilihan umum parlemen yang baru saja usai. Setelah konstitusi baru disahkan, negara ini dihadapkan pada tantangan besar untuk terus menjaga manuver diplomasi yang rumit antara Uni Eropa (UE), Rusia, dan Tiongkok.

Pada 23 Agustus lalu, Kazakhstan menggelar pemilihan anggota parlemen, sebuah proses yang tidak banyak diwarnai kejutan. Badan legislatif negara itu diubah dari sistem dua kamar menjadi satu kamar, dengan warga memilih 145 anggota parlemen melalui daftar partai.

Seluruh tujuh partai terdaftar diizinkan mengikuti pemilihan, termasuk partai berkuasa, Adilet, yang berarti "Keadilan".

Para pakar yang diwawancarai oleh DW (Deutsche Welle, lembaga penyiaran publik Jerman) sepakat bahwa Adilet, partai Presiden Tokayev, memiliki peluang kemenangan yang sangat dominan.

Hasil pemilu sendiri bukanlah inti dari intrik politik yang terjadi.

Luca Anceschi, Profesor Studi Eurasia dari University of Glasgow, Skotlandia, berpendapat bahwa parlemen yang baru akan memiliki fungsi serupa dengan parlemen sebelumnya. Menurutnya, lembaga legislatif ini pada dasarnya akan mewakili keinginan rezim yang berkuasa.

Ia menambahkan bahwa tidak realistis untuk mengharapkan perwakilan oposisi sejati akan terpilih masuk parlemen.

Senada dengan Anceschi, Stefan Meister, Kepala Pusat Ketertiban dan Tata Kelola Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah di German Council on Foreign Relations (DGAP), juga memperkirakan kemenangan bagi partai berkuasa. Pandangan ini didukung oleh hasil jajak pendapat terbaru di Kazakhstan.

Kedua pakar ini menyimpulkan bahwa pemilihan ini bertujuan utama untuk mengkonsolidasikan kekuasaan Tokayev.

Langkah ini sekaligus melemahkan pengaruh blok yang sebelumnya dipimpin oleh Nursultan Nazarbayev, Presiden Kazakhstan periode 1991-2019.

Amandemen konstitusi yang telah disetujui sebelumnya memungkinkan Tokayev untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan presiden tujuh tahun pada 2029. Perubahan ini juga mengganti parlemen dua kamar dengan Majelis satu kamar yang disebut Kurultai.

Zauresh Battalova, mantan senator Kazakhstan yang kini mengepalai LSM Foundation for the Development of Parliamentarism in Kazakhstan, berpendapat bahwa jumlah kamar dalam parlemen bukanlah hal utama. Baginya, yang terpenting adalah sejauh mana parlemen memiliki lingkup kekuasaan, otonomi, dan kemampuannya untuk mengawasi cabang eksekutif pemerintahan.

Konstitusi baru tidak hanya mengubah struktur parlemen, tetapi juga cara pemilihan anggotanya.

Baca Juga:

Putin Ancam Serang Sektor Ekonomi Kyiv, 'Kotak Pandora' Terbuka Australia Konfirmasi Kasus H5N1 Pertama pada Mamalia Laut Ukraina Jatuhkan Sanksi pada Kartun 'Masha and the Bear', Disebut Propaganda Rusia Kandidat independen kini tidak lagi diizinkan untuk mencalonkan diri dalam sistem pemilu saat ini.

Battalova melihat hal ini sebagai salah satu faktor yang membatasi pilihan politik bagi para pemilih. "Pemilihan akan diadakan secara eksklusif berdasarkan daftar partai, tanpa kehadiran oposisi politik dan dengan kompetisi partai yang terbatas. Ruang untuk pilihan politik yang sesungguhnya tetap sangat sempit," ujarnya kepada DW.

Baik Meister maupun Anceschi tidak mengharapkan reaksi signifikan dari negara-negara anggota Uni Eropa atau Komisi Eropa. Mereka cenderung tidak akan menanggapi kemunduran dalam kebebasan politik di Kazakhstan.

Meister menjelaskan bahwa sejak pecahnya perang di Ukraina, Uni Eropa mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis terhadap negara-negara Asia Tengah.

Eropa kini sangat tertarik untuk mengembangkan jalur perdagangan alternatif selain melalui Rusia, serta memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut. Menurutnya, satu-satunya pihak yang kemungkinan besar akan bereaksi terhadap situasi di Kazakhstan adalah organisasi masyarakat sipil, Parlemen Eropa, atau Dewan Eropa.

"Masa-masa ketika Uni Eropa dan negara-negara anggota UE lebih kritis terhadap supremasi hukum dan tata kelola di Asia Tengah telah berlalu, sayangnya," kata Anceschi.

Profesor dari University of Glasgow itu mencatat bahwa kemunduran otoriter tidak hanya terjadi di Kazakhstan, tetapi juga di negara-negara mitra Uni Eropa lainnya. Ia melihat fenomena ini sebagai tren yang lebih luas.

Terkait Kazakhstan sendiri, Meister menilai negara ini tetap menjadi negara otoriter yang paling tidak represif di kawasan Asia Tengah.

Setidaknya, masih ada ruang bagi masyarakat sipil meskipun ruang tersebut semakin menyempit.

"Ke mana pun Anda membeli minyak dan gas, Anda tidak akan pernah membelinya dari negara demokrasi, kecuali Norwegia. Jadi, dalam artian itu, tidak banyak pilihan," kata Anceschi.

Pada 2025, Kazakhstan menjadi eksportir minyak terbesar kedua ke Uni Eropa, dengan total pangsa 12,8% atau setara 55,8 juta ton minyak mentah. Posisinya hanya dilampaui oleh Amerika Serikat, demikian data dari Dewan Eropa.

Para pakar mengakui bahwa Kazakhstan telah berhasil mempertahankan netralitasnya dalam ketegangan antara Rusia dan Eropa di tengah perang di Ukraina.

Namun, mempertahankan jalur ini mungkin akan terbukti semakin sulit di masa mendatang.

"Mereka terdampak oleh konflik, tetapi tidak berpartisipasi," kata Anceschi, menggambarkan posisi negara tersebut saat ini sebagai "zona nyaman geopolitik" yang rapuh.

Kazakhstan tidak secara resmi menentang sanksi Eropa terhadap Rusia, namun juga tidak ikut bergabung menerapkannya.

"Tentu saja, ini adalah tugas dengan satu tujuan akhir, yaitu pelestarian kekuasaan otoriter," jelas Anceschi. "Jadi, bahkan dalam kasus ini, kebijakan luar negeri menjadi instrumen untuk mencapai stabilitas internal."

Meister, pada gilirannya, menyoroti peningkatan kerja sama antara negara-negara Asia Tengah. Menghadapi tekanan eksternal yang signifikan, mereka cenderung bertindak sebagai satu blok sambil aktif mencari cara untuk mengurangi ketegangan di antara mereka sendiri. Ia berpendapat bahwa Kazakhstan tertarik untuk mendiversifikasi hubungan eksternalnya tidak hanya dengan Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok, tetapi juga dengan kekuatan dunia lain, seperti negara-negara Arab atau Asia Timur.

Menurut Meister, Kazakhstan "tidak ingin terlalu bergantung pada Rusia – mereka telah melihat apa yang Rusia lakukan di Ukraina – dan juga tidak ingin bergantung pada Tiongkok."

Dengan demikian, negara tersebut terus mencari alternatif, dan Eropa bisa menjadi salah satunya.

Eropa dapat berfungsi baik sebagai pasar bagi sumber daya Kazakhstan maupun sebagai investor potensial dalam ekonominya.