Arah Kazakhstan Pasca-Pemilu: Menjaga Keseimbangan antara Rusia, UE, dan Tiongkok

Kazakhstan, negara pecahan Uni Soviet di Asia Tengah, kembali memperkuat kekuasaan di tangan presidennya, Kassym-Jomart Tokayev, melalui pemilihan umum parlemen yang baru saja usai. Setelah konstitusi baru disahkan, negara ini dihadapkan pada tantangan besar untuk terus menjaga manuver diplomasi yang rumit antara Uni Eropa (UE), Rusia, dan Tiongkok.
Pada 23 Agustus lalu, Kazakhstan menggelar pemilihan anggota parlemen, sebuah proses yang tidak banyak diwarnai kejutan. Badan legislatif negara itu diubah dari sistem dua kamar menjadi satu kamar, dengan warga memilih 145 anggota parlemen melalui daftar partai.
Seluruh tujuh partai terdaftar diizinkan mengikuti pemilihan, termasuk partai berkuasa, Adilet, yang berarti "Keadilan".
Para pakar yang diwawancarai oleh DW (Deutsche Welle, lembaga penyiaran publik Jerman) sepakat bahwa Adilet, partai Presiden Tokayev, memiliki peluang kemenangan yang sangat dominan.
Hasil pemilu sendiri bukanlah inti dari intrik politik yang terjadi.
Luca Anceschi, Profesor Studi Eurasia dari University of Glasgow, Skotlandia, berpendapat bahwa parlemen yang baru akan memiliki fungsi serupa dengan parlemen sebelumnya. Menurutnya, lembaga legislatif ini pada dasarnya akan mewakili keinginan rezim yang berkuasa.
Ia menambahkan bahwa tidak realistis untuk mengharapkan perwakilan oposisi sejati akan terpilih masuk parlemen.
Senada dengan Anceschi, Stefan Meister, Kepala Pusat Ketertiban dan Tata Kelola Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah di German Council on Foreign Relations (DGAP), juga memperkirakan kemenangan bagi partai berkuasa. Pandangan ini didukung oleh hasil jajak pendapat terbaru di Kazakhstan.
Kedua pakar ini menyimpulkan bahwa pemilihan ini bertujuan utama untuk mengkonsolidasikan kekuasaan Tokayev.
Langkah ini sekaligus melemahkan pengaruh blok yang sebelumnya dipimpin oleh Nursultan Nazarbayev, Presiden Kazakhstan periode 1991-2019.
Amandemen konstitusi yang telah disetujui sebelumnya memungkinkan Tokayev untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan presiden tujuh tahun pada 2029. Perubahan ini juga mengganti parlemen dua kamar dengan Majelis satu kamar yang disebut Kurultai.
Zauresh Battalova, mantan senator Kazakhstan yang kini mengepalai LSM Foundation for the Development of Parliamentarism in Kazakhstan, berpendapat bahwa jumlah kamar dalam parlemen bukanlah hal utama. Baginya, yang terpenting adalah sejauh mana parlemen memiliki lingkup kekuasaan, otonomi, dan kemampuannya untuk mengawasi cabang eksekutif pemerintahan.
Baca juga tulisan lainnya dari Hendra Saputra
Penulis: Hendra Saputra
Editor: Beritana Editor











