Bapeten Awasi 20 Kilogram Uranium di PT Inuki yang Setara Satu Bom Nuklir

Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten tengah melakukan pengawasan ketat terhadap 20 kilogram uranium yang tersimpan di fasilitas PT Industri Nuklir Indonesia atau Inuki, Jakarta.

Jumlah material bahan bakar nuklir tersebut dinilai memiliki potensi daya rusak yang setara dengan satu bom nuklir sehingga menuntut standar keamanan tingkat tinggi.

Pelaksana Tugas Kepala Bapeten Zainal Arifin menegaskan risiko tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI. Dia menyatakan bahwa keberadaan material berbahaya ini harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Zainal mengungkapkan bahwa proses transisi pengelolaan PT Inuki kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional hingga kini masih tersendat. Situasi ini memicu kekhawatiran mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengamanan aset tersebut ke depan.

Selain masalah kepemilikan, Bapeten menyoroti krisis pasokan bahan bakar untuk reaktor nuklir di Serpong. Stok bahan bakar reaktor di fasilitas riset tersebut diketahui telah habis sepenuhnya.

Bahan bakar reaktor di Serpong memiliki spesifikasi khusus yang selama ini diproduksi oleh PT Inuki. Pihak otoritas pengawas menegaskan bahwa pengadaan material tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dengan membeli dari negara lain karena hambatan teknis spesifikasi produk.

Bapeten turut mengidentifikasi adanya kebutuhan dekontaminasi pada Gedung 10 dan Gedung 60 milik PT Inuki. Meski operasional perusahaan sudah berhenti, kewajiban pemenuhan standar keselamatan dan keamanan internasional tetap berlaku secara penuh.

Zainal menjelaskan bahwa status pailit atau berhentinya operasional sebuah perusahaan tidak membebaskan pemegang izin dari tanggung jawab pengamanan bahan nuklir. Aturan ini bersifat mengikat demi mencegah kebocoran atau penyalahgunaan material radioaktif.

Lembaga pengawas ini berkomitmen untuk terus memantau setiap fasilitas yang menyimpan sumber radioaktif agar tidak terjadi pengabaian. Pengawasan akan tetap dilakukan secara konsisten meski entitas bisnis tersebut sedang mengalami permasalahan finansial atau hukum.

Pemerintah diharapkan segera mencari solusi jangka panjang terkait aset nuklir yang kini tertahan di PT Inuki. Keamanan nasional harus diprioritaskan di atas segala sengketa administrasi maupun operasional yang sedang berlangsung.