DPR dan Pemerintah Sepakati RAPBN 2027: Fokus pada Lapangan Kerja Formal

DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026).

Dokumen anggaran tersebut mematok target pendapatan negara sebesar Rp3.400 triliun, sementara belanja negara diproyeksikan melampaui angka Rp4.100 triliun untuk mendanai berbagai program prioritas nasional.

Selain angka fiskal, pemerintah dan DPR menetapkan target ambisius dalam sektor ketenagakerjaan, yakni penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi pekerja sektor formal menjadi 40,81 persen, sebuah kenaikan signifikan dari posisi Mei 2026 yang hanya berada di angka 37,09 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan bahwa besarnya kucuran belanja negara harus diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan bagi masyarakat.

Dia menyatakan bahwa setiap tenaga kerja harus mendapatkan jaminan sosial, jaminan hari tua, serta perlindungan hukum yang memadai. Langkah ini diproyeksikan mampu menggeser dominasi pekerja sektor informal yang selama ini menjadi tantangan besar bagi ekonomi nasional.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia melalui alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp824 triliun. Anggaran jumbo ini akan digunakan untuk mendukung Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

Salah satu terobosan dalam APBN 2027 adalah program percontohan pendidikan gratis untuk jenjang SD hingga SMA di kawasan 3T atau daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Proyek percontohan ini mendapatkan alokasi dana khusus senilai Rp5 triliun untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang seringkali tertinggal secara akses.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah melaporkan rincian anggaran tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, sehari setelah pengesahan di DPR. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan instruksi tegas mengenai pentingnya menjaga kredibilitas APBN melalui efisiensi anggaran yang terukur.

Di tengah dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah, pemerintah tetap optimistis dengan target ekonomi nasional. Pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada semester I 2026 dijadikan sebagai modal utama untuk memacu ekspor sekaligus memperluas serapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun tersebut menegaskan posisi pemerintah bahwa peningkatan kualitas SDM adalah investasi jangka panjang. Fokus pada sektor formal diharapkan mampu memberikan stabilitas pendapatan bagi masyarakat serta memperkuat daya beli di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia.