Gelombang Xenofobia Ancam Keselamatan Migran di Afrika Selatan

Situasi keamanan bagi para migran di Afrika Selatan memburuk seiring meningkatnya sentimen xenofobia di berbagai wilayah, termasuk Johannesburg, Durban, dan Cape Town.

Kelompok massa anti-imigran secara konsisten turun ke jalan sambil menyuarakan tuntutan agar warga asing segera meninggalkan negara tersebut. Aksi ini kerap diwarnai intimidasi hingga kekerasan fisik terhadap pelaku usaha maupun individu asing.

Kondisi ini memicu ketakutan mendalam di kalangan migran, terutama setelah sejumlah insiden penyerangan dan jatuhnya korban jiwa dilaporkan terjadi tahun ini. Mengingat sejarah kerusuhan xenofobia mematikan pada tahun 2008 dan 2019, banyak warga asing kini merasa terancam di rumah mereka sendiri.

Gerakan anti-migran yang menamakan diri March and March menetapkan batas waktu bagi warga asing ilegal untuk angkat kaki dari Afrika Selatan hingga 30 Juni mendatang. Kelompok ini secara terbuka menyalahkan migran atas tingginya angka pengangguran yang kini melampaui 30 persen, serta mengaitkan kehadiran warga asing dengan angka kriminalitas.

Namun, para analis menilai bahwa akar permasalahan sebenarnya berpangkal pada stagnasi ekonomi jangka panjang dan buruknya tata kelola pemerintahan. Narasi kebencian pun kian masif di media sosial melalui penyebaran disinformasi yang memicu sentimen publik.

Presiden Cyril Ramaphosa berupaya menenangkan situasi dengan menjanjikan penguatan pengawasan perbatasan dan penegakan hukum bagi pemberi kerja migran gelap. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengangguran dan kesenjangan sosial bukan alasan untuk melakukan persekusi terhadap kelompok rentan.

Di tengah ketidakpastian tersebut, banyak migran, termasuk pengungsi dari Republik Demokratik Kongo dan Malawi, kini terjebak dalam limbo administratif dan ketakutan akan keselamatan jiwa. Beberapa di antaranya bahkan mulai kehilangan akses ke layanan kesehatan dasar akibat tekanan massa di fasilitas publik.