Ketegangan Ethiopia dan Eritrea Meningkat, Bayang-Bayang Perang di Afrika Timur

Hubungan diplomatik antara Ethiopia dan Eritrea dilaporkan merosot ke titik terendah dalam beberapa dekade terakhir.

Kedua negara di Tanduk Afrika ini sebelumnya merupakan sekutu dekat saat melawan pemberontak dalam konflik berdarah di wilayah Tigray. Namun, kemitraan militer tersebut kini pecah dan berganti menjadi ancaman konfrontasi senjata yang menghantui stabilitas kawasan Afrika Timur.

Tanduk Afrika merupakan wilayah semenanjung di bagian timur benua Afrika yang mencakup Ethiopia, Eritrea, Somalia, dan Djibouti. Ketegangan terbaru muncul setelah Ethiopia menandatangani perjanjian damai dengan pemberontak Tigray tanpa melibatkan pemerintah Eritrea secara langsung. Eritrea merasa ditinggalkan karena mereka masih menganggap kelompok pemberontak tersebut sebagai ancaman keamanan nasional yang belum sepenuhnya tuntas.

Retaknya hubungan ini diperparah oleh pernyataan publik Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, mengenai akses negaranya ke laut.

Ethiopia kehilangan akses langsung ke pelabuhan Laut Merah sejak Eritrea memerdekakan diri pada tahun 1993, yang menjadikan Ethiopia negara tanpa laut dengan populasi terbesar di dunia. Ambisi Abiy untuk mendapatkan pelabuhan sendiri memicu kekhawatiran besar bagi kedaulatan Eritrea dan negara tetangga lainnya di sepanjang garis pantai.

Para analis keamanan internasional mencatat adanya peningkatan pergerakan pasukan dan persenjataan berat di sepanjang perbatasan kedua negara. Citra satelit menunjukkan konsentrasi militer yang signifikan di titik-titik strategis yang sebelumnya menjadi medan tempur pada perang perbatasan tahun 1998 sampai 2000. Sengketa wilayah di wilayah Badme masih menjadi persoalan sensitif yang bisa memicu kontak fisik antar tentara kapan saja.

Sejarah mencatat bahwa perang perbatasan masa lalu antara kedua negara telah menelan korban jiwa hingga 80.000 orang.

Jika konflik baru benar-benar pecah, dampaknya diprediksi akan jauh lebih mematikan bagi warga sipil di kedua belah pihak. Persenjataan yang dimiliki Ethiopia dan Eritrea saat ini jauh lebih modern dibandingkan dua dekade lalu, termasuk penggunaan pesawat nirawak dalam operasi militer.

Krisis kemanusiaan di kawasan tersebut diperkirakan akan memburuk karena jutaan orang masih bergantung pada bantuan pangan internasional akibat kekeringan dan konflik sebelumnya. Addis Ababa, yang merupakan ibu kota Ethiopia dan pusat politik Uni Afrika, kini berada dalam tekanan diplomatik yang besar untuk meredakan suasana. Komunitas internasional khawatir bahwa perang baru akan mengganggu jalur pelayaran global di Laut Merah yang sangat vital bagi perdagangan dunia.

Seorang pejabat senior di Uni Afrika mengungkapkan bahwa ruang untuk dialog damai saat ini terasa sangat sempit.

Presiden Eritrea, Isaias Afwerki, merespons pergerakan Ethiopia dengan mobilisasi pasukan cadangan dan retorika militer yang kian tajam. Isaias telah memimpin Eritrea dengan tangan besi sejak kemerdekaan dan dikenal memiliki kebijakan luar negeri yang sangat tertutup serta militeristik.

Kondisi ekonomi Ethiopia yang sedang berjuang melawan inflasi tinggi juga menambah kerentanan jika negara itu harus kembali membiayai perang berskala besar. Biaya konflik di Tigray sebelumnya diperkirakan menghabiskan dana miliaran dolar Amerika Serikat, atau setara dengan puluhan triliun rupiah. Sebagai gambaran, kerugian ekonomi akibat perang tersebut diperkirakan mencapai USD 20 miliar (sekitar Rp316 triliun), sebuah angka yang sangat membebani anggaran nasional.

Indonesia perlu mewaspadai dampak dari potensi konflik ini, terutama terkait stabilitas harga komoditas global yang melewati jalur Laut Merah.

Gangguan keamanan di wilayah perairan tersebut akan menyebabkan lonjakan biaya asuransi pengiriman barang dan keterlambatan logistik internasional. Jalur ini merupakan urat nadi perdagangan yang menghubungkan pasar Asia dengan Eropa dan Amerika Serikat melalui Terusan Suez.

Upaya diplomasi dari negara-negara Barat dan Uni Afrika terus dilakukan guna mencegah skenario terburuk di lapangan. Kepercayaan antara pemimpin kedua negara sudah berada di titik nadir, sehingga dibutuhkan pihak ketiga yang netral untuk menengahi sengketa akses pelabuhan dan batas wilayah.

Stabilitas di Tanduk Afrika tetap menjadi penentu penting bagi keamanan energi dan pangan di pasar internasional tahun ini.