Kondisi Kamp Pengungsian di Gaza Kian Memburuk Akibat Perluasan Garis Kuning Israel

Kondisi kehidupan bagi sekitar 1,8 juta warga Palestina di Gaza, atau mencakup 86 persen dari total populasi, dilaporkan kian memprihatinkan akibat kebijakan pemindahan paksa yang berlangsung lama. Laporan terbaru dari Danish Refugee Council (DRC) mengungkap bahwa mayoritas pengungsi saat ini terpaksa bertahan hidup dalam situasi yang tidak manusiawi di berbagai kamp darurat.

Laporan bertajuk Confined by Design tersebut dirilis pada Kamis, hampir setahun setelah rencana gencatan senjata yang disepakati pada Oktober 2025 seharusnya membawa titik terang bagi warga sipil. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penderitaan warga justru berlanjut dengan pola yang berbeda.

Hasil penelitian ini disusun melalui diskusi kelompok dengan 195 warga yang mendiami kamp-kamp pengungsian internal di lima gubernur di Gaza. Data tersebut mengonfirmasi bahwa perpindahan penduduk bukan lagi sebuah peristiwa sementara, melainkan sebuah proses yang sengaja diperpanjang.

Salah satu pemicu utama krisis ini adalah penerapan apa yang disebut sebagai Garis Kuning oleh militer Israel. Garis ini berfungsi sebagai zona pembatas di sisi timur Gaza yang dikendalikan oleh militer dan dilaporkan terus bergeser ke arah barat menuju pesisir pantai.

Direktur DRC untuk wilayah Palestina, Alan Moseley, menyatakan bahwa perluasan zona ini secara efektif memaksa keluarga-keluarga pengungsi untuk berdesakan hanya di 30 persen wilayah Gaza. Fenomena ini membuat area hunian masyarakat sipil kian menyempit setiap bulannya.

Pemerintah Israel sendiri mengakui adanya zona tersebut, meski terdapat perbedaan data mengenai luas wilayah yang terdampak. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bulan lalu sempat menyebutkan bahwa area di dalam Garis Kuning mencakup 60 persen wilayah Gaza dengan rencana pengembangan yang berkelanjutan.

Dampak langsung dari pergeseran garis ini adalah terputusnya akses bantuan kemanusiaan. Banyak organisasi kemanusiaan melaporkan ketidakmampuan mereka untuk beroperasi dalam radius beberapa kilometer dari Garis Kuning karena alasan keamanan dan pembatasan akses militer.

Kondisi di kamp-kamp pengungsian, yang mayoritas berupa tenda darurat di atas puing-puing bangunan, menjadi semakin tidak terkendali. Laporan tersebut mencatat bahwa hanya 36 persen dari situs pengungsian yang memiliki manajemen resmi untuk mengoordinasi kebutuhan mendesak seperti air bersih dan sanitasi.

Kurangnya manajemen lokasi ini memperburuk risiko kesehatan di kamp-kamp pengungsian, seperti kerusakan fasilitas pembuangan limbah atau minimnya akses air minum. Tanpa koordinasi yang terstruktur, berbagai kendala teknis di lapangan menjadi sulit untuk diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.

Hingga laporan ini diturunkan, pihak pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan yang dipublikasikan oleh DRC tersebut. Sementara itu, kelompok kemanusiaan terus mendesak agar perluasan Garis Kuning segera dihentikan demi keselamatan penduduk sipil yang tersisa.

Selain tuntutan penghentian perluasan wilayah, organisasi tersebut juga meminta transparansi rute Garis Kuning yang berlaku saat ini maupun di masa mendatang. Mereka juga mendorong pelonggaran restriksi atas barang-barang kebutuhan pokok yang sering dianggap sebagai barang penggunaan ganda, seperti bahan bakar dan peralatan medis.

Situasi kemanusiaan di Gaza kini menghadapi ancaman ganda, yaitu ketiadaan infrastruktur yang layak dan menurunnya atensi dari komunitas internasional dalam setahun terakhir. Tantangan logistik dan politik ini membuat masa depan ribuan keluarga di pengungsian menjadi semakin tidak menentu.