Krisis Bahan Bakar Iran: Dampak Sanksi AS dan Perang terhadap Pasokan Energi

Antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar kini menjadi pemandangan umum di berbagai sudut kota di Iran. Fenomena ini dipicu oleh kerusakan infrastruktur akibat perang, keterbatasan impor, hingga pengetatan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat yang menekan ketersediaan energi dalam negeri.

Hanya berselang beberapa hari sejak Washington mengumumkan sanksi ekonomi baru, kelangkaan bensin di Iran menjadi semakin nyata di jalanan. Pengendara di berbagai kota melaporkan harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan bermalam di dalam mobil mereka, demi mendapatkan jatah bahan bakar sebelum pompa bensin kehabisan stok.

Situasi pada sektor bahan bakar diesel jauh lebih memprihatinkan bagi para pengemudi truk logistik. Antrean di sekitar kota-kota besar sering kali membentang hingga beberapa kilometer, memaksa pengemudi menetap di stasiun pengisian selama semalam agar kendaraan mereka dapat kembali beroperasi keesokan harinya.

Iran saat ini menghadapi defisit bensin sekitar 15 juta liter per hari. Masalah struktural yang sudah ada sejak lama tersebut kian sulit dikendalikan akibat kombinasi beban ekonomi, kesulitan dalam mengimpor produk olahan minyak, dan blokade perdagangan yang semakin ketat.

Seorang warga dari Karaj, kota di barat ibu kota Teheran, mengaku harus membatasi pembelian bensin hanya sekitar 5 liter dalam sekali pengisian. Ia menceritakan bahwa dirinya harus berupaya mendatangi beberapa lokasi sejak pagi buta namun tetap dihadapkan pada antrean yang tidak kunjung surut.

Terdapat kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa kelangkaan ini sengaja diciptakan untuk memuluskan rencana pemerintah menaikkan harga energi. Meski klaim ini belum terverifikasi secara independen, narasi tersebut terus berkembang di tengah frustrasi warga yang merasa waktu hidup mereka habis hanya untuk mengantre bahan bakar.

Tekanan ekonomi bagi pengemudi transportasi menjadi berlipat ganda karena hilangnya waktu kerja serta melonjaknya biaya perawatan kendaraan. Hal ini diperparah dengan isu kualitas bahan bakar, di mana perusahaan Persian Gulf Star Oil Company mengakui adanya uji coba pencampuran metanol dalam bensin produksi domestik.

Pihak otoritas kilang mengeklaim konsentrasi metanol sekitar 0,5 persen masih berada dalam ambang batas standar nasional yang memperbolehkan hingga 3 persen. Namun, pernyataan tersebut tidak meredam keresahan publik yang telanjur khawatir akan dampak buruk campuran zat kimia terhadap mesin kendaraan mereka.

Beberapa insiden kerusakan mesin yang merugikan pemilik kendaraan hingga miliaran toman atau setara jutaan rupiah turut memicu ketidakpercayaan kepada pemerintah. Nilai 1 miliar toman saat ini setara dengan sekitar Rp81 juta berdasarkan kurs pasar gelap yang fluktuatif di Iran.

Pemerintah Iran berargumen bahwa sistem subsidi saat ini sudah tidak lagi berkelanjutan karena memicu konsumsi berlebih dan penyelundupan. Namun, masyarakat menyoroti masalah lain seperti efisiensi mesin mobil yang rendah, transportasi umum yang tidak memadai, serta pendapatan warga yang tergerus inflasi tajam.

Ekonom Hassan Mansour melihat situasi ini sebagai langkah awal pemerintah dalam menyiapkan landasan politik untuk penyesuaian harga energi. Selain alasan efisiensi, pemerintah juga terbebani utang besar dari perusahaan minyak nasional kepada bank sentral dan lembaga keuangan lainnya.

Pilihan sulit kini berada di tangan pengambil kebijakan di Teheran untuk mengelola defisit yang ada. Meningkatkan produksi membutuhkan investasi teknologi yang besar, sementara memangkas subsidi atau menaikkan harga berisiko menyulut kembali gelombang protes massal seperti yang terjadi pada akhir 2019 silam.