Pakistan Terapkan Darurat di Khyber Pakhtunkhwa, Hubungan dengan Afghanistan Kian Genting

Pemerintah federal Pakistan secara resmi menetapkan status darurat di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa pada Minggu kemarin. Langkah drastis ini sekaligus melengserkan pemerintahan daerah yang selama ini dijalankan oleh partai oposisi, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Perdana Menteri Shehbaz Sharif menegaskan kebijakan ini diambil karena administrasi provinsi gagal menangani ancaman kelompok militan. Kelompok yang dimaksud adalah Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), sebuah organisasi militan yang sering beroperasi di wilayah perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan.

Menteri Negara Urusan Dalam Negeri, Talal Chaudhry, menuding pemerintahan lokal pimpinan Imran Khan tidak membekali pasukan keamanan dengan memadai. Mereka diduga justru menjalin kedekatan dengan kelompok TTP, sehingga menghambat koordinasi antara aparat daerah dan otoritas pusat dalam memerangi terorisme.

Sebagai informasi, Khyber Pakhtunkhwa merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Afghanistan dan kerap menjadi lokasi bentrokan bersenjata. Sejak Januari, wilayah ini mencatat lebih dari 2.800 insiden kekerasan militan dengan total korban jiwa maupun luka mencapai 3.000 orang.

Pemerintah pusat di Islamabad kini akan menjalankan administrasi provinsi secara langsung melalui gubernur yang ditunjuk, dibantu oleh sebuah dewan penasihat. Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan dan berpotensi diperpanjang sesuai kebutuhan keamanan nasional.

Namun, keputusan ini memicu gelombang kritik dari para ahli konstitusi dan pendukung Imran Khan yang masih mendekam di penjara. Juru bicara PTI, Sayed Zulfikar Bukhari, menyebut tindakan ini sebagai kudeta terselubung yang mengabaikan hak otonomi daerah serta merusak prinsip demokrasi sipil.

Para analis keamanan khawatir langkah tersebut justru akan memperburuk hubungan antara Pakistan dan Afghanistan. Islamabad selama ini kerap menuduh pihak berwenang di Kabul membiarkan wilayah mereka digunakan oleh kelompok militan sebagai tempat persembunyian untuk menyerang Pakistan.

Di sisi lain, pihak Taliban di Afghanistan terus membantah segala tuduhan tersebut. Mereka berargumen tidak bertanggung jawab atas setiap insiden keamanan yang terjadi di dalam wilayah kedaulatan Pakistan.

Ayesha Siddiqa, seorang analis militer independen, mengingatkan bahwa pemberhentian pemerintah daerah yang dipilih secara sah berisiko menciptakan kebencian baru di tingkat akar rumput. Sentimen negatif ini dikhawatirkan akan melemahkan kerja sama antara masyarakat lokal dan aparat keamanan dalam operasi kontraterorisme di masa depan.

Ketegangan diplomatik antara kedua negara tetangga ini diprediksi akan semakin eskalatif jika tidak segera diredam melalui pendekatan politik. Keamanan di kawasan tersebut kini berada dalam ketidakpastian tinggi seiring dengan pengerahan pasukan militer tambahan oleh Islamabad ke wilayah perbatasan.